Polri Serahkan Sertifikat Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional Tahun 2025

Jakarta — Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri secara simbolis menyerahkan Sertifikat Audit Penerapan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu serta Hotel Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero), Senin (15/12/2025), sekitar pukul 10.45 WIB.

Penyerahan sertifikat dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memastikan sistem pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikat audit diberikan kepada sejumlah BUMN dan perusahaan yang dinilai telah memenuhi kriteria pengamanan.

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa audit sistem pengamanan ini bertujuan untuk memberikan penilaian secara objektif dari pihak eksternal, bukan hanya mengandalkan evaluasi internal perusahaan. “Pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan sertifikat hasil audit sistem pengamanan kepada beberapa BUMN dan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis secara nasional. Maksud dan tujuan audit ini adalah untuk memberikan penilaian dari luar, bukan hanya dari internal,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit sistem pengamanan guna membantu perusahaan mencapai standar pengamanan terbaik, khususnya bagi perusahaan yang masuk dalam kategori objek vital nasional. “Audit ini bertujuan untuk ikut membantu sebuah perusahaan agar mendapatkan standar pengamanan yang benar-benar terbaik. Dari internal terkadang merasa sudah cukup dan sudah baik, padahal masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Menurutnya, hasil audit akan menjadi dasar pemberian masukan terkait kekurangan sistem pengamanan, baik yang perlu diperbaiki maupun yang belum tersedia untuk segera diadakan. Hal tersebut dinilai penting guna menjamin keberlangsungan proses produksi dan bisnis perusahaan.

“Dengan pengamanan yang semakin baik, risiko dapat diminimalisasi dan dikurangi. Melalui identifikasi risiko, fase-fase antisipasi dapat dilakukan,” ungkap Komjen Pol. Karyoto.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN, yang bersedia mengikuti audit dan memperoleh sertifikasi sistem pengamanan. “Apabila seluruh sistem sudah disusun dengan baik dan mitigasi dilakukan secara optimal, saya yakin risiko terhadap bencana non-alam seperti kebakaran dan kerusakan lainnya dapat diperkecil,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya sistem pengamanan terpadu guna menjaga stabilitas, keselamatan, dan keberlanjutan operasional objek vital nasional.

Polri Menuju Era Baru: Modern, Presisi, Berdaulat Teknologi

Lembang, Jawa Barat — Polri memperlihatkan langkah besar menuju transformasi teknologi melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: “Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern” karya Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang tahun ini disertai dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian yang dilaksanakan Kamis, 11 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri. Dari Lembang, pusat pembentukan kepemimpinan Polri, institusi ini menegaskan bahwa reformasi dan modernisasi teknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan keamanan modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Wakapolri dalam sambutannya menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat mengejar perkembangan teknologi global. Polri bersama Aslog tengah menyiapkan fondasi industri keamanan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri. “Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat,” tegas Wakapolri. Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan Sespim adalah calon pemimpin yang harus memiliki cara pandang futuristik dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Expo teknologi yang digelar bersamaan menghadirkan berbagai perangkat dan inovasi modern yang sudah mulai diterapkan Polri saat ini. Mulai dari drone udara untuk pemantauan dan evakuasi, robot taktis untuk situasi berbahaya, robot K9 untuk pencarian, sistem komunikasi portabel anti-jammer seperti WonTech, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bukan hanya berbicara tentang transformasi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam tugas operasional.

Para penanggap memberikan pandangan strategis yang memperkaya arah perubahan Polri. Ir. Dr. Hendy, pakar rekayasa teknologi, menegaskan bahwa kepolisian dunia bergerak dari pendekatan reaktif menuju prediktif. Di tengah maraknya kejahatan digital, penipuan berbasis AI, serta ancaman siber lintas negara, Polri harus mengembangkan teknologi prediktif berbasis data dan kecerdasan buatan secara bertahap dan realistis. Ia menekankan perlunya peta jalan 10 tahun, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkelanjutan. “Teknologi harus memberikan dampak sosial bagi masyarakat, bukan hanya menjadi jargon,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, pemimpin Polri dan para pakar eksternal menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik yang tingkat sertifikasinya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Diskusi juga menekankan perlunya memperkuat talenta digital Polri, mempersiapkan generasi yang melek teknologi, serta memperluas kerja sama akademik dan industri agar Polri tidak tertinggal dari kecepatan perubahan generasi saat ini.

Dari sisi akademisi, Prof. Dr. Kemal Nazaruddin Siregar menilai buku Wakapolri sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun digital policing Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus naik kelas menjadi inovator dan produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Namun ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap menjaga sisi humanis kepolisian. “Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya,” ujarnya.

Kegiatan Bedah Buku dan Expo Teknologi di Lembang hari ini memperlihatkan komitmen kuat Polri melakukan lompatan besar dalam transformasi teknologi. Pemanfaatan AI, robotika, drone, sistem komunikasi modern, penguatan data, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan presisi.

Menutup kegiatan, Wakapolri menyampaikan pesan tegas: “Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.”

Dari Lembang, Polri menegaskan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini—lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.

Akselerasi Layanan Penyidikan, Polri : Pastikan Standarisasi Kompetensi berbasis Sertifikasi dan Regulasi Nasional

Jakarta Selatan – Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri. Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP. Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri. Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman. Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.”

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan. Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri. Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan.

Guru Besar Unpad Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional

Jakarta — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.

Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan—ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.

Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:

1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.

“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.

2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.
3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.

4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.
7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.

Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.

“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.

Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:

“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden—yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto—merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas.

Dialog Literasi Kebangsaan STIK: Menyongsong Pemolisian Digital di Era AI

Jakarta — Episode ketiga dialog mahasiswa STIK-PTIK kembali menghadirkan pandangan segar mengenai arah transformasi Polri di tengah arus perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Pada sesi kali ini, para mahasiswa tampil langsung sebagai pembicara, menunjukkan perspektif generasi baru yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Sejumlah tokoh turut memberikan pandangan dan menegaskan pentingnya kesiapan Polri menghadapi era digital.

Dosen Kepolisian Utama Tk.I STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H., menegaskan bahwa institusi kepolisian harus semakin terbuka terhadap masukan publik.
“Pesan utamanya, seperti yang disampaikan para pembicara tadi, adalah bahwa Polri siap menerima kritik dari masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari Polri juga menyampaikan bahwa masyarakat harus siap dikritik. Jadi ada timbal balik,” ujarnya.

Irjen Dachi juga menegaskan bahwa transformasi Polri bertumpu pada tiga komponen: people, technology, dan process. Ia mencontohkan implementasi ETLE yang dapat ditingkatkan melalui teknologi dan AI agar lebih ramah bagi masyarakat.
“Kalau pelanggaran bisa langsung dibayar lewat QR code, atau ETLE langsung mengirimkan notifikasi WhatsApp, itu akan jauh lebih mudah. AI sangat membantu proses seperti itu. Penggunaan AI dalam penegakan hukum di masa depan tidak bisa dielakkan.”

Founder Drone Emprit dan PT Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan dalam kepolisian modern. Ia mengapresiasi munculnya kritik dari mahasiswa Polri yang mulai menyadari perlunya perubahan paradigma.
“Mereka menyadari bahwa kita selama ini terlalu fokus pada penegakan hukum, padahal ada juga yang namanya prediction dan pencegahan. Kalau pencegahan bisa dibantu oleh AI—misalnya melalui ETLE atau data CCTV untuk memetakan lokasi rawan—maka masyarakat bisa mendapat feedback dan itu membantu tugas polisi,” jelasnya.

Perwakilan GP Ansor, Ahmad Luthfi, mengingatkan para mahasiswa STIK tentang pentingnya literasi teknologi dalam tugas kepolisian modern.
“Jika ingin menjadi pemimpin masa depan, maka harus menguasai teknologi. Dari pembicaraan tadi, terlihat bahwa setiap peristiwa ataupun persoalan di era sekarang selalu melibatkan teknologi,”

Dialog pada episode ketiga ini menegaskan bahwa masa depan Polri dan kepemimpinan nasional berada di tangan generasi muda yang melek teknologi dan terbuka terhadap perubahan. Melalui sudut pandang Irjen Pol Bahagia Dachi, Ismail Fahmi, dan Ahmad Luthfi, terlihat jelas bahwa transformasi menuju era digital tidak hanya menuntut kesiapan institusi, tetapi juga seluruh ekosistem pendukungnya—mahasiswa, masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Polri Perkuat Kemitraan dengan Ojek Online: Polda Lampung Gelar Bakti Sosial dan kesehatan pada Apel Ojol Kamtibmas Nasional 2025

Lampung – Polri memperkuat sinergi keamanan berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Apel Ojek Online Kamtibmas Polda Lampung yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri pada Rabu, 3 Desember 2025, di Lapangan Apel Mapolda Lampung. Apel yang dihadiri langsung Wakapolri ini melibatkan 900 driver ojek online dan menjadi penutup rangkaian Apel Ojol Kamtibmas Nasional 2025. Rangkaian ini sebelumnya digelar di empat Polda: pertama di Polda Metro Jaya pada 20 Oktober 2025 dengan melibatkan 10.000 driver ojol; kedua di Polda Jawa Timur pada 1 November 2025 dengan 4.425 driver; ketiga di Polda Jawa Barat pada 8 November 2025 dengan 5.000 driver; dan keempat di Polda DIY pada 21 November 2025 dengan 3.500 driver. Dengan pelaksanaan apel di Lampung, total peserta seluruh rangkaian apel mencapai 22.925 driver ojek online.

Dalam kegiatan ini, Wakapolri membuka acara dengan mengajak peserta mengheningkan cipta untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebelum menyampaikan arahan strategis mengenai peran ojek online sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Meski kegiatan dipimpin Wakapolri, seluruh pernyataan kepada media disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari. Ia menegaskan bahwa kehadiran Wakapolri dalam apel ini menunjukkan perhatian Polri terhadap kemitraan bersama komunitas ojek online. Menurutnya, driver ojol memiliki peran penting dalam membantu Polri karena setiap hari berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Para driver ojek online adalah mitra strategis Polri yang mampu memberikan informasi cepat dari lapangan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, memberikan informasi kejadian, dan membantu mempercepat respons Polri, termasuk saat terjadi kecelakaan, kemacetan, maupun bencana,” ujar Kabid Humas.

Kombes Pol Yuni Iswandari juga menjelaskan bahwa Wakapolri dalam arahannya menekankan stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 mencapai 5,04%, lebih tinggi dibanding Arab Saudi (5%), Tiongkok (4,8%), Singapura (4,2%), Amerika Serikat (2,1%), dan Australia (1,8%). Selain itu, sektor ekonomi digital Indonesia hampir mencapai nilai 100 miliar dolar AS atau naik 14% dari tahun sebelumnya, di mana sektor transportasi online dan layanan pesan-antar berkontribusi sebesar 10 miliar dolar AS atau meningkat 13% dibanding 2024. “Wakapolri menyampaikan bahwa capaian ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari peran besar para pengemudi ojek online yang telah menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan masyarakat,” kata Kabid Humas.

Sebagai bagian dari pelayanan publik dan kemanusiaan, Polda Lampung menyediakan berbagai layanan pada kegiatan apel tersebut. Sebanyak 200 driver ojol menerima layanan bakti kesehatan yang mencakup poli umum, poli mata, poli THT, kulit dan kelamin, poli penyakit dalam, poli bedah, layanan khitan, laboratorium sederhana, dan apotek. Selain itu, 100 driver ojol mendapatkan layanan perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, servis motor ringan, serta pembagian sembako. Polda Lampung juga membagikan 1.200 rompi keselamatan dan 15 helm kepada para peserta sebagai bentuk dukungan keselamatan berkendara.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri memimpin pelepasan 14 truk bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut terdiri dari 12.489 kilogram beras, 197 koli pakaian, 464 dus bahan makanan, 280 dus minuman, 5.763 dus mi instan, 150 dus mi telur, 5 kotak obat-obatan, 15 dus sembako, 1.515 selimut, 3 dus minyak, 12 mukena, 20 sarung, 2.537 bal popok, 1.213 dus air mineral, serta 1.778 kilogram gula. Kabid Humas menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga terdampak bencana. “Bantuan dalam jumlah besar yang dilepas langsung oleh Wakapolri ini menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan untuk membantu sesama,” ucapnya.

Kabid Humas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rangkaian apel ojol ini semakin memperkuat kemitraan Polri dan masyarakat. Ia menyebut bahwa seluruh kegiatan, mulai dari layanan kesehatan, pelayanan administrasi, distribusi sembako, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, adalah gambaran Polri yang selalu hadir dan bekerja untuk masyarakat.

Habiburokhman Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Saya Orangnya Prabowo

Jakarta – Panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menggelar rapat perdana dengan para ahli untuk meminta masukan. Dalam rapat itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman memberikan penegasan itu sekaligus membantah isu Polri tidak lagi berada di bawah Presiden jika Prabowo menjabat. Isu liar itu berembus pada masa kampanye Pilpres 2024.

“Ini kalau, saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye ya. Waktu itu ada isu, kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas,” kata Habiburokhman di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Aturan Polri berada di bawah presiden sudah diatur dalam Tap MPR Tahun 2000. Ia menegaskan Prabowo memegang amanat reformasi tersebut.

“Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi,” ujar Habiburokhman.

“Tap MPR yang disebutkan tadi, tahun 2000 ya. Yang pertama, Pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa polisi di bawah presiden. Itu menurut saya sangat strict karena itu evaluasi dari praktik sebelumnya ketika kepolisian tidak berada di bawah langsung presiden,” tambahnya.

FH UNISSULA LAUNCHING PUSAT STUDI KEPOLISIAN, WAKAPOLRI: DORONG RISET STRATEGIS DAN RUJUKAN KEBIJAKAN NASIONAL

Semarang — Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik. Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara. “Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya — polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif.”

Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri. “Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya. Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.

Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik. Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan. “Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas. Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun). Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset. Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Kapolri Hadiri Jalan Santai PWI, Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers

Banten – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara jalan santai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kick Off menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan ini berlangsung di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Minggu, 30 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi antara Polri dan insan Pers. Di antaranya adalah sama-sama memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang merugikan masyarakat luas.

“Kolaborasi dan sinergitas pers dengan stakeholder terkait dengan tetap menjaga independensi. Kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi, masyarakat bisa menjadi pembuat berita yang isinya perlu diverifikasi,” kata Sigit.

Sigit memastikan, kehadiran Pers di ruang publik menjadi sangat penting untuk bisa memberikan informasi yang terpercaya. Media, kata Sigit bisa menyampaikan kebenaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kita memasuki era post truth belum tentu isinya benar tapi dianggap kebenaran. Pers bisa memberikan masukan agar masyarakat dapat informssi yang benar,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, Polri terus berkomitmen untuk memberikan keamanan kepada seluruh awak media yang melaksanakan tugas. Sehingga semya wartawan dapat mendapatkan rasa aman ketika melakukan peliputan berita.

Di sisi lain, Sigit tak lupa menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Polri, TNI, pemerintah terus mengirimkan bantuan termasuk pakaian, alat komunikasi. Termasuk kami menyiagakan personel dan peralatan untuk evakuasi bencana, mengamankan jalur distribusi. Kami dapat informasi beberapa personel sudah bisa masuk memberikan bantuan logistik,” papar Sigit.

Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas dan partisipasi seluruh pihak untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Polri bersama stakeholder lainnya terus berkomitmen di garis terdepan untuk warga khususnya korban.

Polri Siapkan Pengiriman Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta — Polri tengah mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.

“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.

Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.