Ziarah Makam hingga Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri: Mengenang Pahlawan Nasional Buruh

Jatim – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim). Ia juga melihat rumah masa kecil dari tokoh buruh tersebut.

“Pertama terima kasih beberapa waktu lalu Ibu Marsini (Kakak kandung Marsinah) mengundang saya untuk hadir ke Nganjuk. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir. Tadi kita berziarah ke makam Almarhum, kemudian sempat menengok rumah masa kecil beliau,” kata Sigit kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Usai berziarah, Sigit juga melakukan Groundbreaking museum atau rumah singgah Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jatim. Tempat itu dibangun untuk mengenang segala bentuk perjuangan Marsinah terhadap kelompok buruh di Indonesia.

“Dan Alhamdulillah baru saja sekaligus kita melaksanakan Groundbreaking untuk rumah singgah sekaligus museum nasional bagi Ibu Marsinah. Untuk mengenang beliau sebagai salah satu tokoh Pahlawan Nasional dari buruh,” ujar Sigit.

Sigit berharap, museum ini bisa menjadi semangat yang diwariskan oleh Marsinah kepada kelompok buruh untuk terus memperjuangkan hak-haknya.

“Mengawal dan memperjuangkan hak buruh. Namun tentunya saya selalu sampaikan bahwa laksanakan dengan baik, terukur sehingga pesannya sampai, hak-hak buruh tetap bisa diperhatikan. Namun di sisi lain, pembangunan, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi semuanya tetap kondusif. Karena kita semua ingin bahwa semua tetap terjaga,” ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit menegaskan, pembangunan museum ini juga diharapkan bisa menghidupkan pertumbuhan perekonomian di Desa Nglundo. Serta munculnya UMKM yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Nanti akan ada kunjungan-kunjungan dari rekan-rekan buruh seluruh Indonesia. Tentunya ini juga akan menghidupkan UMKM, menghidupkan desa itu sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah Desa Nglundo,” ucap Sigit.

Museum itu, kata Sigit juga bisa menjadi salah satu tempat kebanggaan. Lantaran ada tokoh nasional yang dimakamkan, dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut.

“Dan ini adalah aset Desa Nglundo, aset Kabupaten Nganjuk, aset Provinsi Jatim dan aset Indonesia, bagi teman-teman buruh seluruh Indonesia. Karena beliau pahlawan nasional,” tegas Sigit.

“Sekali lagi semoga semua ini bisa membawa kebaikan untuk tujuan kita mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang bisa sejahterakan rakyatnya dan Indonesia yang bisa menjadi negara besar dan kuat dan sejajar dengan negara lain,” tambah Sigit menekankan.

Seperti diketahui, Marsinah Lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk – Jawa Timur
adalah seorang aktivis buruh yang dikenal karena perjuangannya dalam membela hak-hak pekerja di Indonesia.

Ia bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) dan diculik serta dibunuh pada 8 Mei 1993, yang menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di era Orde Baru.

Marsinah dikenang sebagai perempuan pemberani yang vokal dalam menyuarakan hak-hak buruh, dan kematiannya menjadi titik penting dalam perjuangan hak buruh di Indonesia.

Marsinah menerima Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1993. Pada
10 November 2025, Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 10 November 2025, dan menjadi Pahlawan Nasional Pertama yang lahir pasca-Kemerdekaan Indonesia.

Puncak Arus Mudik Nataru Terjadi 24 Desember, Fatalitas Kecelakaan Turun 23,23 Persen

Bekasi – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa angka fatalitas kecelakaan lalu lintas selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mengalami penurunan signifikan.

Penurunan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tercatat mencapai 23,23 persen. “Hasil evaluasi sore ini, alhamdulillah kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 23,23 persen,” ujar Irjen Pol Agus kepada wartawan di Command Center KM 29, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/12/2025).

Meski demikian, Korlantas Polri terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan. Salah satunya melalui penegakan hukum terhadap kendaraan sumbu tiga atau truk besar yang melanggar ketentuan selama masa libur Nataru. “Kami akan melakukan penegakan hukum, baik berupa tilang, teguran, maupun mengeluarkan kendaraan dari jalan tol. Kendaraan sumbu tiga hanya diperbolehkan melintas di jalan arteri mulai pukul 17.00 hingga dini hari sampai pagi,” jelasnya.

Irjen Pol Agus juga mengimbau para pengusaha angkutan barang agar menginstruksikan para pengemudi truk besar untuk mematuhi pembatasan tersebut dan tidak melintas di jalan tol selama kebijakan diberlakukan. “Saya mengimbau kepada para pengusaha demi keselamatan dan kelancaran bersama. Operasi Natal dan Tahun Baru ini merupakan operasi kemanusiaan,” ungkapnya.

Selain mengevaluasi kecelakaan lalu lintas, Kakorlantas Polri turut memaparkan perkembangan arus mudik Nataru. Hingga Jumat (26/12), tercatat sekitar 1,36 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta.

Jumlah tersebut setara dengan 47 persen dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Sumatra. “Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 24 Desember. Dari proyeksi 2,9 juta kendaraan, hingga saat ini sudah 47 persen meninggalkan Jakarta,” ujarnya.

Ia mengakui sempat terjadi kepadatan di sejumlah kawasan wisata, seperti Gadog, Malioboro Yogyakarta, serta Karanganyar, Jawa Tengah. Namun, kondisi tersebut telah diantisipasi melalui berbagai rekayasa lalu lintas. “Menuju kawasan wisata memang terjadi kepadatan, tetapi jajaran di wilayah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi,” katanya.

Irjen Pol Agus juga menyebut adanya perlambatan arus lalu lintas akibat kecelakaan di beberapa ruas tol pada pagi hari. Namun, situasi tersebut telah berhasil diatasi. “Tadi pagi sempat terjadi perlambatan akibat kecelakaan, namun sudah kita antisipasi. Sejak pagi juga telah dilakukan contraflow,” jelasnya.

Terkait arus balik, Irjen Pol Agus memprediksi puncaknya akan bergeser ke 4 Januari 2026. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kebijakan work from anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah. ”Dengan adanya kebijakan WFA, terjadi pergeseran arus balik. Yang semula direncanakan pada 2 Januari, kemungkinan bergeser ke 4 Januari,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Korlantas Polri akan melakukan penebalan personel di sejumlah titik strategis. Diperkirakan sekitar 2,8 juta kendaraan akan kembali menuju Jakarta pada masa arus balik.
“Oleh sebab itu, kami melakukan penebalan personel. Proyeksi arus balik mencapai 2,8 juta kendaraan, sehingga harus dipersiapkan dengan matang,” katanya.

Ia menegaskan seluruh pergerakan arus balik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra akan dikelola secara terpadu agar tetap aman dan lancar. “Pada arus balik nanti, semua pergerakan akan menuju Jakarta, baik dari Trans Jawa maupun dari Sumatra. Ini harus kita kelola bersama,” ucapnya.

Irjen Pol Agus memastikan Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas, termasuk contraflow dan one way, guna menghadapi puncak arus balik. “Jika arus balik bisa terurai antara tanggal 2 dan 4 Januari tentu lebih ringan. Namun apabila puncaknya terjadi pada 4 Januari, kami sudah siap dengan seluruh skenario,” pungkasnya.

Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Gereja Katedral dan GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan untuk memastikan terciptanya pengamanan dan pelayanan optimal bagi masyarakat yang menjalani ibadah Natal.

Peninjauan tersebut dilaksanakan bersama dengan Menko Polkam, Menko PMK, Mendagri, Panglima TNI, Kemenag dan stakeholder terkait lainnya.

Menurut Sigit, peninjauan ini merupakan tindaklanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa mendapatkan pengamanan dan pelayanan optimal saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Sesuai arahan Pesiden kita diminta berikan pelayanan terkait operasi Nataru di dalamnya kita mengamankan masyarakat mudik , masyarakat yang melaksanakan Misa ibadah Natal dan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun,” kata Sigit usai meninjau Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

Sigit memaparkan, untuk mengamankan Nataru tahun ini, sebanyak 147 personel gabungan dikerahkan. Selain itu, Sigit menyebut juga menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) di antaranya yakni Banser NU dan Kokam Muhammadiyah.

“Kami Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147 personel gabungan dan kemarin juga kami melaksanakan apel bersama-sama dengan rekan-rekan lain seperti Banser. Kami juga mengajak Kokam untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya di Gereja yang melaksanakan perayaan misa Natal,” ujar Sigit.

Dengan dilibatkannya ormas tersebut, Sigit menyebut bahwa, hal itu wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Dimana semua elemen bersatu tanpa melihat agama untuk sama-sama menjaga seluruh Bangsa Indonesia.

“Ini juga bagian dari wujud Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana seluruh masyarakat, elemen bangsa sama-sama tanpa membedakan agama, namun semuanya bersatu untuk ikut membantu memberikan jaminan rasa aman,” ucap Sigit.

“Karena itu tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan TNI, stakeholder terkait dan teman-teman dari ormas, Banser, Kokam dan lain yang ikut membantu, bagian wujud dari Indonesia adalah negara besar, negara yang terus menjaga kesatuan dan persatuan,” tambah Sigit menekankan.

Di sisi lain, Sigit berharap seluruh rangkaian Ibadah malam Misa Natal ini juga bisa mendoakan masyarakat yang sedang mengalami duka cita akibat bencana alam di Sumatra. Ia juga meminta agar seluruh pihak bisa menjaga keamanan dan kelancaran hingga pergantian tahun nanti.

“Dan kita berdoa semua agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini ataupun nanti pergantian tahun semua bisa berjalan. Tentunya kita titip doakan saudara kita yang sedang terkena musibah untuk kembali bisa bangkit dan kita berdoa sama-sama untuk saudara kita di Sumatra dan saudara kita di seluruh negeri agar semua terjaga dari situasi prediksi yang kemungkiann bisa terjadi akibat ramalan cuaca,” tutup Sigit.

Kapolri Tekankan Sinergi Lintas Institusi dalam Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun 2025

Lembang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menegaskan pentingnya sinergi lintas institusi dan penguatan kepemimpinan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks. Penegasan tersebut disampaikan saat Kapolri menghadiri sekaligus menutup Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Penutupan pendidikan ini menjadi momentum konsolidasi sumber daya manusia strategis, tidak hanya bagi Polri, tetapi juga bagi TNI serta kementerian dan lembaga lainnya. Hal tersebut tercermin dari komposisi peserta didik yang berasal dari berbagai institusi, termasuk TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kementerian dan lembaga negara, serta peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji.

Sebanyak 114 peserta mengikuti Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, sementara Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 diikuti oleh 380 peserta. Selain itu, Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 diikuti oleh 63 peserta dan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 diikuti oleh 104 peserta didik. Seluruh rangkaian pendidikan tersebut dilaksanakan secara hybrid, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembelajaran modern dan efisiensi kelembagaan.

Kapolri dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kalemdiklat Polri, Asisten SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, dan Kadivhumas Polri. Kehadiran jajaran pimpinan ini mencerminkan perhatian serius Polri terhadap kualitas kepemimpinan, profesionalisme, serta integritas lulusan pendidikan pengembangan.

Acara penutupan turut dihadiri oleh para pejabat tinggi TNI, perwakilan kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas bahwa pendidikan Sespim bukan sekadar pendidikan internal Polri, melainkan wahana strategis untuk membangun kesamaan visi, pola pikir, dan pola tindak antarlembaga dalam menjaga stabilitas nasional.

Sebagai Inspektur Upacara, Kapolri secara resmi menutup seluruh rangkaian pendidikan dengan pernyataan penutupan yang menandai berakhirnya proses pembentukan kepemimpinan strategis Tahun Ajaran 2025. Penutupan ini sekaligus menjadi awal pengabdian para lulusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, serta tanggung jawab kebangsaan di satuan tugas masing-masing.

Melalui pendidikan Sespim Polri, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang adaptif, visioner, dan mampu membangun kerja sama lintas sektor guna menjawab tantangan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik di masa mendatang.

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

Lembang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan melalui pernyataan:

“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup.”

Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Kapolri Dorong Sinergi Polri – Kejaksaan agar Penanganan Perkara Lebih Efektif di Era KUHP – KUHAP Baru

Jakarta – Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antarlembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah – atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat – yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP – KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres – Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP – KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.
detiknews

Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis – mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru.

Teken PKS dan MoU, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri–Kejaksaan Terapkan KUHP–KUHAP Baru

Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian dan Kejaksaan.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), berkaitan dengan sinergi dan penyamaan pemahaman dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menekankan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah undang-undang yang baru, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

“Ini menunjukkan semangat sinergisitas dan soliditas kita semua untuk bersama-sama melaksanakan amanah dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru, agar benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam KUHP maupun KUHAP yang baru, diatur banyak hal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip ketegasan hukum.

“Mulai dari pencarian keadilan yang membutuhkan proses penyesuaian hukum, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, situasi, dan kondisi yang ada, namun tetap dengan komitmen penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran hukum oleh siapa pun,” tegas Kapolri.

Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, MoU dan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI serta seluruh mitra terkait, untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan secara optimal dan selaras.

“MoU dan PKS ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI dan seluruh mitra terkait, agar aparat penegak hukum memiliki satu pandangan, satu frekuensi, dan satu semangat dalam melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru secara optimal, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Operasi Lilin 2025: Polri Jaga Kenyamanan Sosial dan Spiritual Natal dan Tahun Baru

Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.

Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.

Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Sinergi Lintas Sektor, Negara Hadir Penuh Layani Natal dan Tahun Baru

Jakarta — Polri bersama TNI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri perwakilan Panglima TNI, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama.

Rakor tersebut membahas kesiapan Operasi Lilin 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan dan pengamanan terhadap 44.226 objek, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata.

Wakapolri menekankan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak dapat dilakukan sendiri.

“Pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah tanggung jawab bersama. Sinergi Polri, TNI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan efektif, terkoordinasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus transportasi untuk mengurai kepadatan, seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen. Seluruh kebijakan akan disosialisasikan secara masif agar masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Polri bersama seluruh stakeholder memastikan kesiapan personel, peralatan, dan langkah kontinjensi untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Optimalisasi Layanan 110, Jaminan Kesiapsiagaan Polri di Tengah Masyarakat

Jakarta — Polri mengoptimalkan layanan hotline 110 sebagai saluran utama pengaduan dan pelaporan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Layanan ini dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam merespons cepat setiap situasi kedaruratan.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bagian penting dari Transformasi Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif.

“Kami mengoptimalkan layanan 110 sebagai saluran cepat masyarakat menyampaikan laporan dan kebutuhan darurat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara responsif di lapangan. Ini adalah wujud kesiapsiagaan Polri dan komitmen menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya,” jelas Wakapolri.

Dengan dukungan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia, laporan masyarakat melalui 110 akan langsung terhubung dengan personel di lapangan. Langkah ini memastikan setiap informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti secara terukur demi menjaga keamanan dan kenyamanan publik.

Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 secara bijak dan berperan aktif menjaga keamanan bersama, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.