Wakapolri Bicara Pembenahan Profesionalisme-Akuntabilitas di Seminar Internasional

Semarang – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membuka Seminar Internasional bertema ‘Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional’. Dia menekankan publik semakin sadar tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca-peristiwa akhir Agustus di mana terjadi demonstrasi ricuh yang memakan korban jiwa.

“Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat,” kata Komjen Dedi di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/10/2025).

Dia lalu menuturkan aksi massa lainnya di awal September semakin memperlihatkan krisis legitimasi Polri, sehingga muncul desakan reformasi. Krisis legitimasi terjadi karena sejumlah faktor.

“Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus–September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelas Komjen Dedi.

Komjen Dedi menuturkan Polri telah mengundang diskusi para tokoh perwakilan masyarakat sipil dan pakar. “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” sambung dia.

Oleh sebab itu dia menekankan kebutuhan Polri saat ini adalah perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas. Juga penguatan pengawasan eksternal serta menekan perilaku represif.

“Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ungkap dia.

Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel. “The police are the public, and the public are the police, efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat,” tutup dia.

Sementara tu Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. “Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.

Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Seminar ini dihadiri oleh pejabat Kepolisian Jepang Komjen Nakanishi Akira, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Karojemengar Stamarena Polri selaku Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, serta sejumlah akademisi dari universitas di Jateng di antaranya UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Hadir pula Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.

Pusdik Binmas Polri Gelar Seminar Internasional: Perkuat Sinergi Polisi dan Masyarakat Cegah Kejahatan

SEMARANG – Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri menggelar Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional”, pada Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.

Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Asops Kapolri Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., JICA Expert Komjen Pol. Jepang Nakanishi Akira, Karojemengar Stamarena Polri / Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., serta sejumlah akademisi dari UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Turut hadir Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.

Bangun Keamanan dan Produktivitas Masyarakat

Dalam sambutannya, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.

“Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.

Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.

Ubah Mindset, Jadikan Polisi Humanis dan Modern

Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar

Jakarta — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT SPR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau. Korupsi ini terkait operasionalisasi Blok Migas Langgak pada periode 2010 hingga 2015 dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp33,29 miliar dan USD 3.000.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025) siang.

Penyidik menetapkan Sdr. RA, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT SPR periode 2010–2015, serta Sdri. DRS, selaku Direktur Keuangan PT SPR dalam periode yang sama, sebagai tersangka. Keduanya saat ini telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Dalam proses penyidikan yang dimulai sejak Juli 2024, penyidik telah memeriksa 45 saksi dan 4 orang ahli, serta melakukan sejumlah penggeledahan di kantor PT SPR di Pekanbaru, dan kediaman para tersangka di Jakarta Selatan dan Pekanbaru.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dokumen, barang elektronik, serta sejumlah uang. Untuk mendukung aset recovery, penyidik juga telah menyita uang tunai senilai Rp5,4 miliar, serta membekukan 12 aset bergerak dan tidak bergerak milik para tersangka dengan total nilai mencapai Rp50 miliar.

Kasus ini bermula saat PT SPR, yang semula berbentuk perusahaan daerah, berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS-LB pada Mei 2010. Pada tahun yang sama, PT SPR bersama Kingswood Capital Limited (KCL) membentuk konsorsium dan memperoleh kontrak kerja sama pengelolaan Blok Migas Langgak dari Kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun (2010–2030).

Namun, menurut hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sejumlah pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan antara lain:

• Pengeluaran dana tanpa dasar yang jelas,
• Pengadaan tanpa analisis kebutuhan,
• Kesalahan pencatatan overlifting,
• Serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel.

Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara secara signifikan.

Kortastipidkor Polri menyatakan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti pada 3 Oktober 2025. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut (tahap II).

“Dengan adanya penetapan tersangka dan penyitaan aset ini, kami berharap proses penegakan hukum berjalan optimal serta dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pengelolaan BUMD lainnya,” ujar Kombes Bhakti menutup konferensi pers.

Personel Operasi Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis Bersama Warga Enarotali

Paniai, Papua Tengah – Wujud kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh personel Operasi Damai Cartenz. Pada Senin (20/10/2025), personel Satgas Ops Damai Cartenz Bharada Sahdan melaksanakan kegiatan humanis dengan membagikan sembako kepada warga di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga dalam mempererat hubungan sosial melalui kepedulian dan kebersamaan.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya atas langkah positif personel di lapangan.

“Ini adalah bukti nyata bahwa personel Operasi Damai Cartenz tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga turut menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan melalui interaksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan humanis seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kepercayaan publik terhadap aparat.

“Kami ingin aparat selalu hadir dengan pendekatan yang hangat dan empatik. Melalui kegiatan sederhana ini, hubungan antara masyarakat dan aparat semakin kuat, dan kepercayaan itu menjadi kunci terciptanya kedamaian,” ungkapnya.

Kegiatan humanis ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan doa bersama, menandai semangat persaudaraan serta komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan harmoni di Tanah Papua.

Peringati Hari Santri, Polda Bengkulu dan Para Santri Gelar Long March serta Ziarah Makam Pahlawan Sentot Alibasyah

BENGKULU – Dalam semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap perjuangan para ulama serta santri, Kepolisian Daerah Bengkulu melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional ke-25 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/10/2025) di Lapangan Anton Soedjarwo ini turut dihadiri Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polda Bengkulu, serta ratusan santri dan santriwati dari berbagai pesantren di wilayah Bengkulu.

Acara dimulai dengan long march yang melibatkan para santri dari lingkungan pesantren menuju Mapolda Bengkulu sebagai simbol semangat perjuangan dan kebersamaan. Setelah itu, rombongan melanjutkan kegiatan ziarah ke Makam Pahlawan Sentot Alibasyah untuk meneladani nilai-nilai perjuangan tokoh pejuang yang menggabungkan semangat keagamaan dan kebangsaan.

Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu menyampaikan bahwa Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk mengenang peran besar para santri dan ulama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan bangsa. Ia menegaskan bahwa semangat jihad fisabilillah yang diusung para santri tidak hanya berbentuk perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan menegakkan moral, agama, dan cinta tanah air.

“Sebagai anggota Polri, kita memiliki semangat yang sama dengan para santri, yakni mengabdi kepada bangsa dan negara dengan niat ibadah. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah bagian dari pengabdian kepada Allah SWT,” ungkap Irjen Pol. Mardiyono.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada para santri yang hadir. Menurutnya, santri sejati bukan hanya pandai mengaji, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Santri sebagai momentum mempererat sinergi antara Polri dan pesantren dalam menjaga kedamaian serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akademisi Uncen, Apner Krei: Satgas Ops Damai Cartenz Hadirkan Harapan Baru untuk Papua yang Aman dan Bermartabat

Jayapura — Akademisi Universitas Cenderawasih (UNCEN) Papua, Apner Krei, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi kepada Satgas Ops Damai Cartenz atas perannya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah Papua. Menurutnya, kehadiran Satgas Damai Cartenz merupakan langkah strategis negara dalam menerapkan paradigma baru penegakan keamanan yang berakar pada nilai kemanusiaan, dialog, dan pembangunan sosial yang inklusif.

Dalam pernyataannya di Kota Jayapura, Jumat (17/10), Apner menegaskan bahwa penegakan hukum dan keamanan di Papua tidak semata-mata berkaitan dengan operasi militer, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan antara negara dan masyarakat.

“Satgas Damai Cartenz ini menjadi representasi dari upaya kehadiran negara yang lebih adaptif dan empatik terhadap realitas sosial serta budaya masyarakat Papua,” ujar Apner.

Sebagai akademisi yang menaruh perhatian terhadap dinamika sosial dan keamanan di Tanah Papua, Apner menilai bahwa pendekatan humanis harus berjalan seiring dengan pembangunan dan pendidikan. Menurutnya, rasa aman sejati hanya dapat tercipta ketika masyarakat merasakan kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik yang adil, pendidikan yang berkualitas, serta pemerataan kesejahteraan.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, pemuda, dan seluruh elemen Masyarakat, turut menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi Satgas Damai Cartenz. Kolaborasi ini, katanya, penting untuk memastikan setiap langkah penegakan hukum tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat orang asli Papua.

“Keamanan di Papua tidak boleh hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai hadirnya rasa aman, adil, dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat,” tegas Apner.

Ia menambahkan, dengan sinergi antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan, Papua akan menjadi ruang yang kondusif bagi dialog, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga, khususnya orang asli Papua.

“Kami berharap kehadiran Satgas Damai Cartenz dapat menghadirkan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara,” pungkasnya.

Polwan Ditsamapta Polda Bengkulu Raih Prestasi dan Mengharumkan Bengkulu di Ajang Open Tournament Tinju Piala Panglima TNI Tahun 2025

Bengkulu – Personel Polwan Ditsamapta Polda Bengkulu atas nama Bripda Jenitiara, meraih Juara 3 dikelas Women’s Feather W57kg pada kejuaraan Open Tournament Tinju Piala Panglima TNI Dalam rangka Peringatan HUT ke-80 TNI Tahun 2025, yang diselenggarakan mulai tanggal 28 September – 02 Oktober 2025 di di Balai Prajurit Makodam I/Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara

Kejuaraan ini diselenggarakan secara nasional dan diikuti oleh seluruh atlet putra dan putri terbaik masing masing daerah, dan Bripda Jeni Tiara mewakili daerah Bengkulu pada kejuaraan tersebut.

Dengan antusias tinggi dan latihan serta usaha yang maksimal, Bripda Jenitiara berhasil meraih hasil yang memuaskan mendapatkan Juara 3 pada kelas Women’s Feather W57kg pada kejuaraan Open Tournament Tinju Piala Panglima TNI Tahun 2025. Dan prestasi Bripda Jeni ini agar bisa menjadi contoh untuk personel Polda Bengkulu yang berprestasi di bidang olahraga terutama sehingga dapat menjadi motivasi bagi generasi muda dan personel polda bengkulu yang memiliki bakat untuk selalu ingin terus berusaha dalam menggapai impian.

Bripda Jeni mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolda Bengkulu atas dukungan nya yang diberikan kepada personel polda bengkulu yang memiliki prestasi atlet.

“Saya berterimakasih kepada Bapak Kapolda Bengkulu atas perhatiannya kepada personel Polda Bengkulu yang menjadi Atlet Tiju.” Ujar Bripda Jeni

“semoga kedepannya harapan lebih ditingkatkan latihan untuk para atlet yang akan mengikuti kompetisi Nasional dan Internasional dan dapat mengharumkan Polda Bengkulu di tingkat Nasional maupun Internasional.”tambah Bripda Jeni

Bripda Jenitiara juga menjadi anggota polri melalui Jalur atlet dalam Rekrutment Polri jalur (REKPRO) Rekrutmen Proaktif yaitu jalur penerimaan khusus untuk menjadi anggota Polri, terutama Bintara, melalui tindakan penguatan, penghargaan, dan pencarian bakat (talent scouting) yang memiliki prestasi Nasional sampai Internasional ,Jalur ini bertujuan menjaring individu dengan kompetensi khusus atau berpotensi , Bripda Jeni sebelum menjadi anggota Polri juga adalah seorang atlet Tinju bengkulu (PPLP dan SMANKO ) dari 2018 sampai sekarang

Dengan demikian bahwa menunjukan Rekrutment Polri Polda Bengkulu melalui jalur Atlet atau juga disebut Jalur Bintara Rekpro bagi para atlet yang ingin menjadi anggota polri memiliki kesempatan dengan jalur atlet dan semoga menjadi semangat bagi pemuda pemudi yang ingin menjadi anggota polri melalui jalur Rekpro.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi wujud nyata Polda Bengkulu dalam Rekrutment Polri dan juga mendukung personel polda bengkulu menjadi atlet-atlet yang bisa bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional.

Kapolda Banten Luncurkan PAMAPTA dan Tim Negosiator, Wujud Polri Humanis dan Responsif

Serang – Polda Banten menggelar Apel Launching Perwira Samapta (PAMAPTA) dan pembentukan Tim Negosiator Polda Banten serta Polres/Ta jajaran, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi yang semakin Presisi, responsif, dan humanis bertempat di lapangan Polda Banten pada Senin (20/10).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki didampingi seluruh PJU Polda Banten.

Kapolda Banten yang dalam amanatnya menegaskan pentingnya langkah strategis ini bagi peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Kegiatan launching ini memiliki makna yang sangat penting dalam kerangka transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi yang semakin Presisi. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/1438/IX/2025 dan Surat Kapolri Nomor B/19996/X/KEP./2025, penyesuaian nomenklatur dari Kepala Unit SPK menjadi Perwira Samapta (PAMAPTA) bukan sekadar administratif, namun bagian dari penguatan fungsi pelayanan kepolisian terpadu,” ujar Kapolda.

Kapolda Banten menjelaskan bahwa PAMAPTA akan menjadi wajah terdepan Polri dalam interaksi dengan masyarakat. Mulai dari penerimaan laporan, pelayanan pertama di TKP, pengurusan surat-menyurat kepolisian, hingga patroli dan pengamanan kegiatan publik.

“Tugas ini menuntut profesionalisme, disiplin, ketegasan serta empati. PAMAPTA harus mampu menjadi problem solver, bukan sekadar penerima laporan. Karena di tangan rekan-rekanlah, citra Polri pertama kali terbentuk di mata masyarakat,” tegas Irjen Pol Hengki.

Pada kesempatan yang sama, Polda Banten juga meresmikan Tim Negosiator yang terdiri dari personel Polwan berpangkat Pama dan Bintara terlatih. Tim ini dibentuk untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam menghadapi potensi konflik sosial, aksi unjuk rasa, maupun dinamika masyarakat.

“Pembentukan Tim Negosiator merupakan wujud nyata pendekatan humanis dan persuasif Polri. Kita harus selalu mengedepankan dialog, komunikasi efektif dan pengendalian diri, dengan tetap melindungi hak asasi manusia dan menjaga stabilitas kamtibmas,” kata Kapolda.

Dalam arahannya, Kapolda Banten memberikan empat penekanan penting kepada seluruh personel PAMAPTA dan Tim Negosiator:
1. Laksanakan tugas dengan tanggung jawab, empati, dan integritas, hadir memberi rasa aman kepada masyarakat.
2. Tingkatkan kemampuan teknis dan komunikasi taktis, kuasai SOP dan teknologi pendukung.
3. Perkuat sinergi antar fungsi, menjadi penghubung antara Samapta, Intelkam, Reskrim, dan Lantas.
4. Jaga citra dan marwah Polri, hindari arogansi dan tanamkan budaya melayani sepenuh hati.

Kapolda Banten mengapresiasi seluruh personel yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, termasuk penyusunan sistem kerja dan pola pelatihan.

“Semoga dengan hadirnya PAMAPTA dan Tim Negosiator di seluruh jajaran Polda Banten, pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat dan humanis, serta kepercayaan publik kepada Polri semakin meningkat,” tutup Irjen Pol Hengki.

Dengan diluncurkannya PAMAPTA dan Tim Negosiator ini, Polda Banten menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sosok Polri yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis, komunikatif, dan selalu hadir sebagai solusi bagi masyarakat.

Kapolda Jatim Lepas 79 Personel Pamapta Maksimalkan Pelayanan Terpadu di Jajaran Polres

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur melepas sebanyak 79 personel Pengamanan, Patroli, dan Pelayanan Terpadu (Pamapta) untuk memperkuat pelayanan publik di jajaran Polres se-Jawa Timur.

Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, Senin (20/10/2025).

Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menegaskan bahwa pengiriman personel Pamapta ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kehadiran Polisi di tengah masyarakat sekaligus mendukung kebijakan reformasi internal Polri.

“Momentum ini bukan sekadar pelepasan personel, tetapi pembuktian keseriusan kita dalam berbenah dan meningkatkan pelayanan publik Polri agar semakin dipercaya masyarakat,” ujar Irjen Pol Nanang Avianto.

Sebanyak 79 perwira remaja yang dilepas terdiri dari 5 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan 74 lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

Mereka akan ditempatkan di berbagai satuan tugas, meliputi 11 personel di Ditsamapta, 1 di Bidkeu, 2 di Brimobda, serta 65 personel lainnya di Polres jajaran Polda Jatim.

Kapolda Jatim juga menyampaikan bahwa kehadiran Pamapta menjadi bagian penting dari kebijakan Kapolri yang menyesuaikan nomenklatur SPKT menjadi Pamapta, sebagaimana tertuang dalam KEP/1438/IX/2025.

Perubahan ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, responsif, dan humanis di tengah masyarakat.

Kapolda Jatim menekankan kepada para Pamapta untuk menjadikan penugasan ini sebagai ajang pembuktian komitmen dan profesionalisme Polri dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Terapkan patroli dialogis yang menempatkan personel sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegas Irjen Pol Nanang.

Sementara itu sebagai negosiator di garis depan dalam setiap potensi konflik sosial, Kapolda Jatim meminta untuk menonjolkan pendekatan humanis.

“Libatkan Polwan sebagai negosiator di garis depan dalam setiap potensi konflik sosial,” Irjen Pol Nanang.

Selain itu Kapolda Jatim juga menegaskan untuk mengoptimalkan layanan 110 agar lebih dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

“Laksanakan sistem reward and punishment secara konsisten terhadap kinerja pelayanan anggota,” tegas Irjen Nanang.

Hal itu lanjut Kapolda Jatim, menjadi sinyal bahwa Polri harus melakukan langkah perbaikan yang cepat, nyata, dan berkelanjutan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Mengakhiri amanatnya, Kapolda Jatim berharap seluruh personel Pamapta mampu mengemban tugas dengan integritas tinggi dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai panggilan moral dan profesional.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” tutup Irjen Pol Nanang Avianto. (*)

Bidpropam Polda Bengkulu Gelar Pembinaan Pemulihan Profesi untuk 23 Personel: Wujud Pembinaan dan Perbaikan Internal Polri

BENGKULU – Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono, S.E., M.H., memimpin secara resmi kegiatan Pembukaan Pembinaan Pemulihan Profesi Personel Polda Bengkulu Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (20/10/2025) di ruang sidang Bidpropam Polda Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Sugeng menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan kode etik profesi Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

” setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi disiplin dan etika profesi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 23 personel Polda Bengkulu yang akan menjalani pembinaan pemulihan profesi. Tujuan utamanya adalah membentuk kembali sikap mental, kepribadian, serta semangat pengabdian agar para personel dapat kembali menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Sesuai amanat Perkadivpropam Nomor 4 Tahun 2023, pembinaan mencakup empat aspek penting, yaitu kesehatan jiwa, mental kepribadian, keagamaan, dan pengetahuan profesi. Kombes Pol. Sugeng berharap agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan keterbukaan untuk belajar, sehingga hasil pembinaan dapat maksimal dan memberikan dampak positif bagi pribadi maupun institusi.

Ia juga berpesan kepada panitia agar mengatur pola pengasuhan yang baik selama proses pembinaan berlangsung, sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi sarana membentuk kedisiplinan diri dan kerja bagi seluruh peserta.