Sambut Bulan Kasih, Satgas Damai Cartenz Tebar Kepedulian Lewat Pembagian Sembako

Timika — Memasuki bulan penuh kasih Desember dan menjelang tutup tahun 2025, personel Satgas Humas Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berlangsung di sejumlah titik di seputaran Kota Timika pada Rabu (26/11) pagi.

Dalam kegiatan sosial tersebut, Briptu Santriawan bersama Bripda Annisa Mahardika turun langsung menyerahkan bantuan berupa beras kepada warga. Selain sembako, Satgas juga turut membagikan bendera Merah Putih kepada anak-anak sebagai simbol semangat nasionalisme. Keceriaan dan antusiasme terpancar dari wajah mereka saat menerima bendera, menggambarkan rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari upaya menjaga situasi keamanan melalui pendekatan humanis.

“Kami ingin hadir membantu meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan baik antara aparat dan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum, menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk semangat kebersamaan serta rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak Papua,” tuturnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz berharap kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata serta menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan penuh semangat persatuan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.

POLRI KERAHKAN 135 PERSONEL UNTUK OPERASI KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI SUMATERA UTARA

Sumatera Utara – Polri bergerak cepat dalam melaksanakan operasi kemanusiaan menyusul terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan rekapitulasi hingga Rabu, 26 November 2025, tercatat 65 kejadian bencana yang terdiri dari 38 peristiwa tanah longsor, 24 banjir, dua kasus pohon tumbang dan satu angin puting beliung. Peristiwa ini tersebar di delapan kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat. Bencana tersebut menyebabkan 29 korban, terdiri dari 12 orang meninggal dunia, 10 luka-luka serta 7 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, sebanyak 2.543 rumah warga mengalami kerusakan, 445 orang terpaksa mengungsi, dan sejumlah akses jalan tertutup material longsor dan banjir dengan ketinggian air berkisar antara 70 cm hingga empat meter.

Sebagai respons cepat dan implementasi transformasi Polri yang berorientasi pada pelayanan kemanusiaan, Polda Sumatera Utara telah mengerahkan sedikitnya 135 personel ke berbagai titik terdampak. Kekuatan ini terdiri dari empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimobda atau sekitar 90 personel, 42 personel Ditsamapta Gelombang I, 12 personel dari Bidang Dokkes serta 8 personel dari Bidang Teknologi Informasi Kepolisian (TIK) yang diberangkatkan pada 25 November 2025. Selanjutnya, pada 26 November 2025 kembali diberangkatkan gelombang kedua pasukan Ditsamapta sebanyak 69 personel. Seluruh pasukan diperkuat sarana komunikasi operasi meliputi 50 unit HT Harris, satu unit drone pemantau wilayah, satu unit mobil Komob, dua mobil repeater, serta jaringan Starlink untuk mendukung kelancaran komando dan komunikasi di lapangan.

Karoops Polda Sumut menyampaikan bahwa percepatan penanganan menjadi prioritas utama dalam operasi kemanusiaan ini. “Seluruh personel kami fokus melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban sesegera mungkin. Kondisi cuaca masih dinamis namun kami pastikan operasi tidak berhenti. Prioritas kami adalah keselamatan warga,” ujarnya menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah bencana. Ia juga menambahkan, “Kami turun bukan hanya untuk mengevakuasi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan tempat aman, bantuan logistik, dan pendampingan sampai situasi benar-benar pulih.”

Di lokasi bencana, Polri telah melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap warga yang masih tertimbun longsor serta melakukan evakuasi dan penyelamatan korban banjir. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilaksanakan di jalur yang tertutup material longsor, sementara posko darurat didirikan sebagai pusat pelayanan informasi dan bantuan masyarakat. Polri juga bekerja sama dengan BPBD, Pemerintah Daerah dan unsur relawan untuk mempercepat penanganan situasi serta mengurangi risiko lanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Polri terus mengirim dukungan logistik berupa makanan, obat-obatan, pakaian dan selimut untuk pengungsi, serta membentuk dapur umum dan layanan medis cepat. Pemetaan wilayah rawan bencana dilakukan untuk antisipasi susulan, termasuk koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dan normalisasi wilayah berjalan lebih cepat dan terukur.

Polri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah lereng bukit, daerah aliran sungai serta kawasan rawan longsor. Operasi kemanusiaan akan terus berjalan dengan mengedepankan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi.

7 Atpol Negara Sahabat Hadiri Apel Kasatwil Polri 2025, Komitmen Wujudkan Keamanan Global

Jakarta – Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global.

Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. 

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. 

“Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil,” ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’ ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda sslama tiga hari ke depan. 

“Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri,” ujar Sigit.

Polri Undang Kepolisian Hong Kong, Pelajari Model Penanganan Aksi Massa

Jakarta – Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air.
“Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).

Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik.

“Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat,” jelasnya.

Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional.

“Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga,” terang Jenderal Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan.

“Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan,” tutur Sigit.

Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

“Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya.

Satgas PHB Polres Bengkulu Utara Gelar Sidak Harga Beras, Harga Masih di Bawah HET

Argamakmur – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras (PHB) Tahun 2025 Polres Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko beras di wilayah Kecamatan Arga Makmur, Rabu (26/11/2025). Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun.

Dari hasil pengecekan, tim menemukan bahwa harga beras di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara masih berada di bawah ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pantauan Satgas, harga beras premium dijual Rp14.000/kg, beras medium Rp13.000/kg, dan beras program SPHP dilepas dengan harga Rp12.000/kg. Sementara itu, HET beras nasional sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2024 yaitu Rp15.400/kg untuk beras premium dan Rp14.000/kg untuk beras medium.

Kegiatan sidak dipimpin langsung oleh Kanit Tipidter Polres Bengkulu Utara, IPDA Derik Dwi Saputra, S.H. Tim turut menyasar sejumlah toko grosir lain untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual beras di atas HET.

“Dari hasil pengecekan, harga beras dan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng dan gula di Kabupaten Bengkulu Utara masih tergolong stabil. Kami juga mengingatkan para pedagang agar tidak menjual barang melebihi harga HET. Jika nanti ditemukan pedagang nakal, tentu akan kami tindak tegas,” tegas IPDA Derik.

Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala maupun mendadak untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama menjelang penghujung tahun.

Dengan adanya langkah pengawasan terpadu ini, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga masyarakat dapat terhindar dari potensi lonjakan harga yang tidak wajar.

Tim Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Berbagai Ormas dan LSM

Jakarta — Tim Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dan sesi penyampaian pendapat bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil pada Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam doorstop usai pertemuan, Wakil Ketua Komite, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komite, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, memaparkan poin-poin utama diskusi yang berlangsung sepanjang hari.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa Komite menerima sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, kritik, hingga masukan konstruktif terkait reformasi kepolisian.

“Agenda hari ini diisi dengan menerima delegasi berbagai ormas dan LSM yang menyampaikan aspirasi, saran, serta kritik kepada Komite Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prof. Yusril.

Ia merinci bahwa kelompok pertama yang diterima Komite adalah Gusdurian, Setara Institute, dan FKUB. Ketiga kelompok tersebut menyoroti penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, terutama dalam penerapan penegakan hukum berbasis pidana di sejumlah daerah.

Kemudian, Komite juga berdialog dengan organisasi yang fokus pada isu pendampingan korban dan kekerasan, yaitu YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI, serta Vox Populi Institute Indonesia. Kelompok ini menyampaikan kritik dan masukan terkait regulasi yang mengatur Polri, termasuk aspek operasional, Peraturan Polri, serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.

“Seluruh masukan tersebut akan kami pelajari, kami diskusikan, dan nantinya akan kami rangkum sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden,” tegas Yusril.

“InsyaAllah, Komite bekerja optimal dalam menyerap aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat.”

Setelah itu, Prof. Jimly memberikan gambaran mengenai pola kerja dan agenda Komite dalam beberapa hari ke depan.

“Kami membagi tugas menjadi tiga grup. Hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengar pendapat. Besok pagi kami bertemu para pimpinan organisasi pers, siangnya dengan para aktivis dan lawyer, dan sorenya dengan LSM yang bergerak di bidang pertambangan dan konflik agraria,” jelas Jimly.

Ia menambahkan bahwa rangkaian pertemuan akan berlangsung hingga 9 Desember sebelum Komite menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi final.

“Setelah seluruh proses dengar pendapat selesai, kami akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap dan langkah reformasi kebijakan. Jika menyangkut perubahan undang-undang, akan kami dorong menjadi RUU. Jika hanya operasional, akan langsung kami rekomendasikan ke internal Polri,” tuturnya.

“Pendapat resmi Komite akan disampaikan setelah keputusan bersama pada bulan kedua.”

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh Kepolisian.

Pengungkapan Pemilik Ekstasi di Tol Lampung, Bareskrim Polri Tetapkan MR sebagai Tersangka

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kepemilikan ratusan ribu butir ekstasi yang ditemukan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol KM 136B Sumatera–Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung Awaloedin Djamin, Lantai 1, Bareskrim Polri.

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario, S.I.K., M.H., memaparkan kronologi awal kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sebuah mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi D 1160 UN. Saat petugas melakukan penanganan pertama, ditemukan enam tas berisi ratusan ribu butir ekstasi di dalam kendaraan tersebut.

“Saya akan menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tentang kejadian laka lantas di Jalan Tol KM 136B Sumatera-Lampung, yang mana mobil tersebut adalah X-Trail dengan nomor polisi D 1160 UN, warna hitam. Pada saat itu, di dalam kendaraan tersebut ditemukan ratusan ribu ekstasi,” ujar Kombes Pol Sunario.

Pada awal penanganan, pengemudi kendaraan tidak ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, aparat berhasil mengungkap identitas sekaligus menangkap pemilik ekstasi tersebut, yakni MR (43), seorang residivis kasus narkoba.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas 194.631 butir ekstasi utuh serta 3.869 gram ekstasi berbentuk bubuk.

“Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, kita berhasil mengungkap pengemudi sekaligus pemilik ekstasi tersebut. Tersangka adalah MR, umur 43 tahun, residivis narkoba,” ungkapnya.

Sunario menambahkan bahwa MR merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Tangerang. MR diperintahkan oleh seseorang berinisial U untuk berangkat ke Palembang mengambil barang tersebut. Ia berangkat bersama istrinya dan menginap di sebuah hotel sebelum menerima enam tas berisi ekstasi yang ditinggalkan di dalam mobil Terios yang tidak terkunci.

Setelah memindahkan seluruh tas ke mobil X-Trail, MR mengantar istrinya ke Bandara Palembang sebelum kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju Jakarta, kendaraan MR kehabisan bahan bakar sehingga meminta bantuan petugas tol. Tak lama kemudian, sekitar pukul 05.40 WIB, terjadilah kecelakaan yang mengungkap seluruh isi kendaraan.

Petugas tol, anggota PJR, dan anggota TNI yang sedang BKO menemukan enam tas berisi ekstasi tersebut. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa barang itu rencananya akan diedarkan di Jakarta.

Terkait penemuan sebuah lencana di dalam mobil, Sunario menegaskan bahwa lencana tersebut bukan lencana resmi Polri.

“Lencana resmi memiliki ciri khusus dan nomor seri terregister. Lencana yang ditemukan tidak memiliki nomor seri dan bukan milik Polri. Jadi sejauh ini tidak ada keterlibatan oknum anggota Polri,” tegasnya.

Penyidik masih memburu U selaku pengendali serta pemilik mobil Terios yang mengantarkan barang tersebut. Jalur distribusi barang ke Palembang juga masih dalam proses penyelidikan.

Mengenai penyebab kecelakaan, Sunario menjelaskan bahwa MR sebelumnya menggunakan sabu dan diduga kelelahan karena insiden terjadi sekitar pukul 05.00 pagi.

“Yang jelas MR sebelumnya menggunakan sabu dan kemungkinan kelelahan,” ujarnya.

Saat ini penyidikan terus berjalan untuk membongkar jaringan pengedar ekstasi berskala besar tersebut. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba hingga ke akar jaringan pengendali.

Kadiv Humas Ajak Kapolda dan Kapolres Perkuat Komunikasi Publik demi Polri yang Lebih Transparan

Bogor — Kadiv Humas Polri mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada hari kedua Apel Kasatwil 2025, Selasa, 25 November 2025, di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor.

Apel yang mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat” tersebut berlangsung selama 24–26 November 2025, dan diikuti oleh 36 Kapolda, 36 Karoops Polda, serta 508 Kapolres dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Kadiv Humas menekankan bahwa komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.

“Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube, sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.

Selain memperkuat kanal informasi, Kadiv Humas juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan PPID.

“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital, serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dikuasai rumor.

“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” tambahnya.

Kadiv Humas menutup paparannya dengan mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri.

“Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Dimanapun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar,” tutupnya.

Dekatkan Diri dengan Masyarakat, Satgas Ops Damai Cartenz Adakan Edukasi dan Hiburan untuk Anak-Anak di Puncak Jaya

Kulirik, Puncak Jaya — Personel Satgas Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan humanis kepada anak-anak SD Inpres Dondobaga yang baru selesai pulang sekolah dan melintas di depan Pos Satgas Tindak Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (24/11/2025). Melihat anak-anak yang singgah, personel kemudian mengajak dan mengumpulkan mereka untuk mengisi waktu dengan anak-anak.

Dalam kegiatan tersebut, Personel Satgas Ops Damai Cartenz membagikan makanan ringan, memberikan permainan edukatif, hingga penyuluhan ringan yang dipandu langsung oleh personel Satgas Ops Damai Cartenz. Keceriaan tampak jelas ketika para siswa mengikuti aktivitas yang disiapkan, menciptakan interaksi positif dan hangat antara personel dengan peserta didik yang singgah di pos.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengapresiasi inisiatif personel di lapangan yang memanfaatkan momentum kedatangan anak-anak untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat.

“Kegiatan humanis seperti ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk hadir membantu dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Satgas tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung perkembangan mereka,” ujar Brigjen Pol. Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., turut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan secara spontan seperti ini semakin memperkuat hubungan emosional antara aparat dan masyarakat.

“Interaksi positif dengan anak-anak sangat penting, karena merekalah generasi masa depan Papua. Melalui kegiatan sederhana namun bermakna ini, kami berharap dapat menanamkan rasa aman, nyaman, serta mempererat hubungan kemanusiaan antara Polri dan masyarakat,” ungkap Kombes Pol. Adarma.

Kegiatan humanis di Pos Kulirik ini menjadi salah satu upaya Satgas Operasi Damai Cartenz dalam memperkuat komunikasi sosial, menumbuhkan kepercayaan, sekaligus menciptakan suasana aman dan bersahabat bagi warga yang melintas di sekitar pos. Satgas berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian di Tanah Papua.

Guru BK Jadi Garda Terdepan: Densus 88 AT Polri dan Disdik DKI Jakarta Bersatu Lawan Kekerasan dan Radikalisme di Sekolah

Jakarta – Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi 400 Guru Bimbingan Konseling (BK) SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman dan bebas dari kekerasan maupun paparan paham radikal.

“Sekolah perlu menjadi benteng nilai kebangsaan dengan memastikan seluruh warganya—guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik—berperan aktif menjaga lingkungan belajar dari pengaruh intoleransi, kekerasan, serta konten negatif digital,” kata Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd., Kadisdik Prov. DKI Jakarta.

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakilkan oleh Kombespol Moh Dofir, S.Ag., M.H., sebagai Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa perundungan (bullying) tidak boleh lagi dianggap masalah ringan. “Bullying, trauma, dan kerentanan ekstremisme harus ditangani sejak dini,” ujarnya.

Dr. Naomi Soetikno, S.Psi., M.Pd., Psikolog, menekankan bahwa memahami dinamika psikologis anak adalah fondasi penting dalam menangani kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan kelompok radikal. “Guru BK diharapkan mampu menjadi early detector terhadap kondisi psikologis siswa,” katanya.

Prima Dea Pangestu, M.Pd., perwakilan kementerian PPPA, menegaskan bahwa guru BK memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, pencegahan eksploitasi, serta penguatan sikap moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Solahudin, Akademisi & Peneliti jaringan Teror, menyoroti bahwa anak-anak saat ini hidup dalam dua dunia sekaligus fisik dan virtual di mana dunia virtual menyimpan ancaman yang lebih sulit dilihat oleh orang tua maupun guru.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sekolah sebagai ruang aman dan bebas ekstremisme, serta meningkatkan kemampuan guru BK dalam mendeteksi dini dan mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan pendidikan.