Polres Bengkulu Utara Pastikan Harga Beras Tetap Stabil, Satgas PHB Intensifkan Pengawasan Jelang Akhir Tahun

Bengkulu Utara – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras (PHB) Tahun 2025 Polres Bengkulu Utara kembali melakukan pemantauan dan inspeksi lanjutan terhadap harga serta ketersediaan beras di sejumlah toko beras di wilayah Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara.

Pemantauan ini merupakan tindak lanjut pengawasan sebelumnya guna memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga hingga akhir tahun. Dari hasil pengecekan terbaru di lapangan, Satgas memastikan harga beras di Kabupaten Bengkulu Utara masih berada di bawah ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data terkini, harga beras premium masih dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, sementara beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipasarkan dengan harga Rp12.000 per kilogram. Harga tersebut masih di bawah HET nasional sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2024, yakni Rp15.400 per kilogram untuk beras premium dan Rp14.000 per kilogram untuk beras medium.

Kegiatan pengawasan dipimpin langsung oleh Kanit Tipidter Polres Bengkulu Utara, IPDA Derik Dwi Saputra, S.H., dengan menyasar sejumlah toko grosir dan pengecer beras untuk memastikan tidak adanya praktik penjualan di atas HET.

“Hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng dan gula di wilayah Bengkulu Utara masih relatif stabil. Kami terus mengingatkan para pedagang agar mematuhi ketentuan HET. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas IPDA Derik.

Ia menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan secara rutin maupun secara mendadak sebagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan ini, Polres Bengkulu Utara berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi dan situasi kamtibmas tetap kondusif.

Polri dan PT Pelni Saling Apresiasi dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero saling menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam pengiriman personel dan bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemberangkatan dilakukan pada Selasa malam (16/12/2025) di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pelni dan seluruh pihak terkait atas dukungan sarana transportasi laut yang memungkinkan pengiriman personel dan logistik secara cepat, aman, dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi PT Pelni, Pelindo, dan Kementerian Perhubungan yang telah mendukung penuh misi kemanusiaan ini. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Komjen Fadil Imran.

Dalam misi tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih beserta 75 unit kendaraan dan berbagai perlengkapan logistik, termasuk ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, serta sistem pengolahan air bersih. Seluruh personel akan memperkuat penanganan bencana yang sebelumnya telah melibatkan 10.999 personel Polri di tiga provinsi terdampak.

Komjen Fadil Imran juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Polri yang terlibat, baik yang berangkat dalam misi penebalan maupun yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan. Ia menilai dedikasi, kesiapsiagaan, dan semangat kemanusiaan anggota Polri menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini adalah kerja besar yang membutuhkan pengorbanan, disiplin, dan empati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang menjalankan tugas kemanusiaan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, turut menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pelni untuk mendukung operasi kemanusiaan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin. Bagi PT Pelni, keterlibatan dalam misi kemanusiaan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kami sebagai BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat,” ujar Tri Andayani.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja secara profesional dan terkoordinasi dalam proses pemuatan personel, kendaraan, dan logistik, sehingga seluruh rangkaian pemberangkatan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kolaborasi antara Polri dan PT Pelni ini dinilai sebagai contoh sinergi antarlembaga yang efektif dalam penanganan bencana. Kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali normal.

Melalui kerja sama dan saling apresiasi ini, diharapkan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Personel Ops Damai Cartenz Dukung Produk Lokal Papua Lewat Aksi Belanja UMKM di Timika

Timika — Wujud kepedulian terhadap perekonomian masyarakat lokal terus ditunjukkan oleh personel Operasi Damai Cartenz-2025. Pada Selasa (16/12/2025) sore, personel Satgas Humas berbelanja produk lokal asli Papua di wilayah Timika, Papua Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi, S.Ds., dengan menyambangi langsung para perajin dan pedagang lokal. Dalam hal tersebut, personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz membeli patung kecil khas Papua serta tas noken hasil anyaman tangan masyarakat setempat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi berada di Jalan SP 5, yang dikenal sebagai sentra pembuatan tas noken.

Di lokasi ini, Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi berinteraksi langsung dengan para mama-mama Papua, termasuk Elsa Nawiyuta atau yang akrab disapa Mama Elsa, selaku ketua kelompok pengrajin anyaman tas noken di wilayah tersebut. Kehadiran aparat disambut hangat dan penuh keakraban oleh masyarakat.

Selain itu, dilanjutkan di kawasan Jalan Belibis atau Bundaran Emeneme Timika. Di lokasi tersebut, personel kembali membeli tas noken sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk UMKM lokal Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.

“Melalui hal sederhana seperti berbelanja produk lokal, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Ops Damai Cartenz tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan kedekatan antara aparat dan masyarakat.

“Dukungan ini menunjukkan bahwa kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra dan sahabat yang peduli terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Ia menambahkan, interaksi langsung yang humanis diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan seiring,” tambahnya.

Sementara itu, Masyarakat Papua yang berjualan mengaku senang dengan Kehadiran aparat di tengah aktivitas ekonomi masyarakat dinilai memberikan semangat, rasa aman, serta harapan bagi keberlangsungan usaha kecil mereka.

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Polri Terus Kirimkan Pasukan serta Logistik ke Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera, Sinergi Kemanusiaan Bersama PT Pelni

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberangkatkan ratusan personel beserta kendaraan dan bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemberangkatan tersebut dilaksanakan pada Selasa malam (16/12/2025) di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan bahwa pengiriman pasukan dan logistik ini merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa II.

“Polri hadir di lokasi bencana bukan sekadar simbolik. Kami benar-benar datang untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” ujar Komjen Fadil Imran kepada awak media.

Dalam misi kemanusiaan tersebut, Polri mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, 2 perwira pendamping, 4 pengemudi ambulans, serta 5 personel Korps Polairud. Selain itu, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, meliputi ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, hingga perahu amfibi (swamp boat).

Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup tenda pengungsian, genset, sistem pengolahan air bersih (water treatment system), serta bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri juga turut diberangkatkan lengkap dengan ambulans dan tenaga medis terlatih.

Komjen Fadil Imran menjelaskan, pengiriman ini merupakan penebalan kekuatan dari personel Polri yang sebelumnya telah tergelar di wilayah terdampak bencana, dengan total mencapai 10.999 personel di tiga provinsi tersebut. Seluruh personel akan bersinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, serta relawan sipil.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk bersikap humanis, solutif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Ini bukan operasi satu malam. Polri akan terus mengawal upaya pemulihan secara berkelanjutan hingga masyarakat dapat bangkit kembali,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, Tri Andayani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pelni untuk mendukung misi kemanusiaan Polri tersebut.

PT Pelni dipercaya mengangkut seluruh personel dan kendaraan Polri dengan rute pelayaran dari Jakarta menuju Medan, dilanjutkan ke Aceh, kemudian Padang, sebelum kapal kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pelayaran reguler.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Tri Andayani.

Polri pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk terus menggaungkan semangat gotong royong dan memberikan dukungan agar misi kemanusiaan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kapolri Dorong Sinergi Polri – Kejaksaan agar Penanganan Perkara Lebih Efektif di Era KUHP – KUHAP Baru

Jakarta – Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antarlembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah – atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat – yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP – KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres – Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP – KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.
detiknews

Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis – mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru.

Teken PKS dan MoU, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri–Kejaksaan Terapkan KUHP–KUHAP Baru

Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian dan Kejaksaan.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), berkaitan dengan sinergi dan penyamaan pemahaman dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menekankan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah undang-undang yang baru, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

“Ini menunjukkan semangat sinergisitas dan soliditas kita semua untuk bersama-sama melaksanakan amanah dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru, agar benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam KUHP maupun KUHAP yang baru, diatur banyak hal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip ketegasan hukum.

“Mulai dari pencarian keadilan yang membutuhkan proses penyesuaian hukum, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, situasi, dan kondisi yang ada, namun tetap dengan komitmen penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran hukum oleh siapa pun,” tegas Kapolri.

Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, MoU dan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI serta seluruh mitra terkait, untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan secara optimal dan selaras.

“MoU dan PKS ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI dan seluruh mitra terkait, agar aparat penegak hukum memiliki satu pandangan, satu frekuensi, dan satu semangat dalam melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru secara optimal, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Operasi Lilin 2025: Polri Jaga Kenyamanan Sosial dan Spiritual Natal dan Tahun Baru

Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.

Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.

Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Sinergi Lintas Sektor, Negara Hadir Penuh Layani Natal dan Tahun Baru

Jakarta — Polri bersama TNI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri perwakilan Panglima TNI, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama.

Rakor tersebut membahas kesiapan Operasi Lilin 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan dan pengamanan terhadap 44.226 objek, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata.

Wakapolri menekankan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak dapat dilakukan sendiri.

“Pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah tanggung jawab bersama. Sinergi Polri, TNI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan efektif, terkoordinasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus transportasi untuk mengurai kepadatan, seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen. Seluruh kebijakan akan disosialisasikan secara masif agar masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Polri bersama seluruh stakeholder memastikan kesiapan personel, peralatan, dan langkah kontinjensi untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Optimalisasi Layanan 110, Jaminan Kesiapsiagaan Polri di Tengah Masyarakat

Jakarta — Polri mengoptimalkan layanan hotline 110 sebagai saluran utama pengaduan dan pelaporan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Layanan ini dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam merespons cepat setiap situasi kedaruratan.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bagian penting dari Transformasi Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif.

“Kami mengoptimalkan layanan 110 sebagai saluran cepat masyarakat menyampaikan laporan dan kebutuhan darurat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara responsif di lapangan. Ini adalah wujud kesiapsiagaan Polri dan komitmen menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya,” jelas Wakapolri.

Dengan dukungan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia, laporan masyarakat melalui 110 akan langsung terhubung dengan personel di lapangan. Langkah ini memastikan setiap informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti secara terukur demi menjaga keamanan dan kenyamanan publik.

Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 secara bijak dan berperan aktif menjaga keamanan bersama, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.

Polri Serahkan Sertifikat Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional Tahun 2025

Jakarta — Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri secara simbolis menyerahkan Sertifikat Audit Penerapan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu serta Hotel Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero), Senin (15/12/2025), sekitar pukul 10.45 WIB.

Penyerahan sertifikat dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memastikan sistem pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikat audit diberikan kepada sejumlah BUMN dan perusahaan yang dinilai telah memenuhi kriteria pengamanan.

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa audit sistem pengamanan ini bertujuan untuk memberikan penilaian secara objektif dari pihak eksternal, bukan hanya mengandalkan evaluasi internal perusahaan. “Pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan sertifikat hasil audit sistem pengamanan kepada beberapa BUMN dan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis secara nasional. Maksud dan tujuan audit ini adalah untuk memberikan penilaian dari luar, bukan hanya dari internal,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit sistem pengamanan guna membantu perusahaan mencapai standar pengamanan terbaik, khususnya bagi perusahaan yang masuk dalam kategori objek vital nasional. “Audit ini bertujuan untuk ikut membantu sebuah perusahaan agar mendapatkan standar pengamanan yang benar-benar terbaik. Dari internal terkadang merasa sudah cukup dan sudah baik, padahal masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Menurutnya, hasil audit akan menjadi dasar pemberian masukan terkait kekurangan sistem pengamanan, baik yang perlu diperbaiki maupun yang belum tersedia untuk segera diadakan. Hal tersebut dinilai penting guna menjamin keberlangsungan proses produksi dan bisnis perusahaan.

“Dengan pengamanan yang semakin baik, risiko dapat diminimalisasi dan dikurangi. Melalui identifikasi risiko, fase-fase antisipasi dapat dilakukan,” ungkap Komjen Pol. Karyoto.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN, yang bersedia mengikuti audit dan memperoleh sertifikasi sistem pengamanan. “Apabila seluruh sistem sudah disusun dengan baik dan mitigasi dilakukan secara optimal, saya yakin risiko terhadap bencana non-alam seperti kebakaran dan kerusakan lainnya dapat diperkecil,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya sistem pengamanan terpadu guna menjaga stabilitas, keselamatan, dan keberlanjutan operasional objek vital nasional.