Satgas Ops Damai Cartenz Distribusikan Logistik ke Pos Kiwirok Lewat Airdrop

Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan — Personel Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama jajaran TNI kembali melaksanakan pengiriman logistik bagi personel yang bertugas di Pos Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Rabu (22/10/2025). Pengiriman logistik berupa bahan makanan (bama) ini dilakukan melalui udara menggunakan tiga helikopter jenis Bell dengan metode airdrop, mulai pukul 04.00 WIT hingga selesai.

Kegiatan distribusi logistik tersebut melibatkan dua helikopter milik TNI dan satu helikopter milik Polri yang menurunkan logistik menggunakan total enam parasut. Dari jumlah tersebut, dua parasut diturunkan oleh heli TNI pada pukul 11.10 WIT, diikuti oleh heli Polri yang juga menurunkan dua parasut tambahan. Seluruh logistik berhasil diterjunkan dengan aman di area Distrik Kiwirok dan langsung diamankan oleh personel Satgas Ops Damai Cartenz bersama Satgas Yonif 753.

Selain logistik rutin, jajaran TNI–Polri di Distrik Kiwirok juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 150 kilogram dari Bupati Pegunungan Bintang yang turut dikirim melalui sistem airdrop. Setelah proses penurunan logistik selesai, ketiga helikopter bertolak menuju Senggi – Sentani, Jayapura.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya atas koordinasi dan kerja sama antara Satgas TNI–Polri dalam menjamin distribusi logistik bagi personel di wilayah pegunungan.

“Pengiriman logistik melalui airdrop merupakan upaya strategis agar kebutuhan personel di wilayah Papua tetap terpenuhi. Kami bersyukur kegiatan hari ini berjalan aman tanpa gangguan, dan seluruh logistik telah diterima dengan baik,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesiapsiagaan dalam setiap kegiatan distribusi logistik, terutama di daerah pegunungan.

“Kami terus memastikan bahwa dukungan logistik kepada personel di lapangan berjalan lancar. Kegiatan airdrop ini juga mencerminkan sinergi kuat antara TNI–Polri dalam menjaga stabilitas dan mendukung tugas kemanusiaan di Papua,” ungkap Kombes Adarma.

Hasil pemantauan menggunakan drone menunjukkan bahwa selama proses airdrop berlangsung aman terkendali. Seluruh rangkaian kegiatan pengiriman logistik berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.

Tokoh Akademisi Dari Politeknik Amamapare Timika Dukung Satgas Ops Damai Cartenz Jaga Keamanan Papua

Timika — Dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Tanah Papua kembali mengalir dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Mapuay Manasye T. Afasedanja, yang akrab disapa Theo Afasedanja, seorang akademisi dari Politeknik Amamapare Timika.

Dalam pernyataannya, Theo Afasedanja menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz yang selama ini dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

“Kami selaku tokoh akademisi memberikan dukungan penuh kepada Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Keberadaan Satgas telah membawa rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang sering mengganggu kedamaian masyarakat Papua harus terus dilakukan secara tegas dan profesional.

“Kami juga mendukung langkah penindakan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya merusak kedamaian di tengah masyarakat. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” tegas Theo.

Sebagai akademisi, ia menilai keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan pendidikan di Papua. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan intelektual, untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

“Kami memberikan apresiasi atas kerja nyata, keberhasilan, dan komitmen Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga Papua tetap aman, damai, dan tenteram. Papua damai adalah harapan kita semua,” tutupnya.

Polri Catat Capaian Signifikan dalam Program Gugus Tugas 2025: Dukung Ketahanan Pangan, Perumahan, dan Pendidikan Nasional

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri berhasil mencatat berbagai capaian penting sepanjang tahun 2025 dalam mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, perumahan, dan pendidikan. Laporan capaian ini menjadi bukti konkret kontribusi Polri dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dalam bidang ketahanan pangan, Polri telah melaksanakan program penanaman jagung di berbagai wilayah dengan total luas lahan mencapai 566.572 hektar dan produksi sebesar 2,83 juta ton per Oktober 2025. Program ini ditargetkan mencapai 1 juta hektar atau produksi 4 juta ton jagung pada akhir tahun. Selain itu, Gugus Tugas Polri turut melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 85.556 kegiatan yang menyalurkan lebih dari 111 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah di Indonesia.

Polri juga aktif mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendirian 771 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan dua lokasi – SPPG Pejaten dan Cipinang – telah memperoleh sertifikat halal dan laik higiene sanitasi dari BPJPH. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, dalam program perumahan bagi anggota Polri (PNPP), Polri bekerja sama dengan Asabri dan 104 pengembang lokal dengan target 2.000 kuota PUM per tahun. Hingga triwulan IV 2025, tercatat 27.914 unit rumah telah dibangun dan dimanfaatkan oleh anggota Polri beserta keluarga. Atas capaian ini, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atas perannya dalam mendukung penyediaan hunian layak.

Sementara di bidang pendidikan, pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) terus menunjukkan kemajuan. Pembangunan di Gunung Sindur ditargetkan rampung pada pertengahan 2026, dengan angkatan pertama saat ini telah menjalani proses belajar di Global Darussalam Academy. Progres pembangunan fisik, termasuk masjid, akademik center, dan asrama siswa, telah mencapai 14,5 persen.

Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja sama lintas fungsi di lingkungan Polri dan dukungan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Polri terus berupaya mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui berbagai gugus tugas yang dibentuk. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional di sektor pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anggota Polri sendiri,” ujar Irjen. Sandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gugus Tugas Polri tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi juga pada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan setiap program berjalan transparan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menyejahterakan bangsa,” tambahnya.

Dengan beragam capaian tersebut, Gugus Tugas Polri menunjukkan konsistensinya dalam mendukung agenda pembangunan nasional 2025–2026, terutama pada bidang ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wakapolri Bicara Pembenahan Profesionalisme-Akuntabilitas di Seminar Internasional

Semarang – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membuka Seminar Internasional bertema ‘Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional’. Dia menekankan publik semakin sadar tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca-peristiwa akhir Agustus di mana terjadi demonstrasi ricuh yang memakan korban jiwa.

“Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat,” kata Komjen Dedi di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/10/2025).

Dia lalu menuturkan aksi massa lainnya di awal September semakin memperlihatkan krisis legitimasi Polri, sehingga muncul desakan reformasi. Krisis legitimasi terjadi karena sejumlah faktor.

“Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus–September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelas Komjen Dedi.

Komjen Dedi menuturkan Polri telah mengundang diskusi para tokoh perwakilan masyarakat sipil dan pakar. “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” sambung dia.

Oleh sebab itu dia menekankan kebutuhan Polri saat ini adalah perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas. Juga penguatan pengawasan eksternal serta menekan perilaku represif.

“Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ungkap dia.

Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel. “The police are the public, and the public are the police, efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat,” tutup dia.

Sementara tu Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. “Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.

Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Seminar ini dihadiri oleh pejabat Kepolisian Jepang Komjen Nakanishi Akira, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Karojemengar Stamarena Polri selaku Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, serta sejumlah akademisi dari universitas di Jateng di antaranya UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Hadir pula Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.

Pusdik Binmas Polri Gelar Seminar Internasional: Perkuat Sinergi Polisi dan Masyarakat Cegah Kejahatan

SEMARANG – Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri menggelar Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional”, pada Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.

Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Asops Kapolri Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., JICA Expert Komjen Pol. Jepang Nakanishi Akira, Karojemengar Stamarena Polri / Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., serta sejumlah akademisi dari UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Turut hadir Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.

Bangun Keamanan dan Produktivitas Masyarakat

Dalam sambutannya, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.

“Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.

Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.

Ubah Mindset, Jadikan Polisi Humanis dan Modern

Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Polda Bengkulu Gelar Donor Darah Wujudkan Semangat Humanis di Hari Jadi Humas Polri ke-74

BENGKULU – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-74 Tahun 2025, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Bengkulu menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah pada Rabu (22/10/2025) bertempat di Gedung Adem Polda Bengkulu. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan yang bertujuan menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas kemanusiaan di lingkungan Polri.

Pelaksanaan donor darah melibatkan sinergi antara Bidhumas, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Bengkulu, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bengkulu. Sebanyak 106 personel turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan setelah melalui proses pemeriksaan medis, 52 di antaranya dinyatakan layak mendonorkan darah.

Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Andy Pramudya Wardana, S.I.K., M.M., MAP., CPHR., CBA., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Humas Polri untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Momentum Hari Jadi Humas Polri menjadi pengingat bahwa tugas Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi demi kemanusiaan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, menunjukkan bahwa semangat berbagi telah menjadi bagian dari nilai luhur di tubuh Polri.

Melalui kegiatan donor darah ini, Polda Bengkulu berupaya memperkuat citra Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antaranggota Polri serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat luas.

Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar

Jakarta — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT SPR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau. Korupsi ini terkait operasionalisasi Blok Migas Langgak pada periode 2010 hingga 2015 dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp33,29 miliar dan USD 3.000.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025) siang.

Penyidik menetapkan Sdr. RA, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT SPR periode 2010–2015, serta Sdri. DRS, selaku Direktur Keuangan PT SPR dalam periode yang sama, sebagai tersangka. Keduanya saat ini telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Dalam proses penyidikan yang dimulai sejak Juli 2024, penyidik telah memeriksa 45 saksi dan 4 orang ahli, serta melakukan sejumlah penggeledahan di kantor PT SPR di Pekanbaru, dan kediaman para tersangka di Jakarta Selatan dan Pekanbaru.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dokumen, barang elektronik, serta sejumlah uang. Untuk mendukung aset recovery, penyidik juga telah menyita uang tunai senilai Rp5,4 miliar, serta membekukan 12 aset bergerak dan tidak bergerak milik para tersangka dengan total nilai mencapai Rp50 miliar.

Kasus ini bermula saat PT SPR, yang semula berbentuk perusahaan daerah, berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS-LB pada Mei 2010. Pada tahun yang sama, PT SPR bersama Kingswood Capital Limited (KCL) membentuk konsorsium dan memperoleh kontrak kerja sama pengelolaan Blok Migas Langgak dari Kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun (2010–2030).

Namun, menurut hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sejumlah pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan antara lain:

• Pengeluaran dana tanpa dasar yang jelas,
• Pengadaan tanpa analisis kebutuhan,
• Kesalahan pencatatan overlifting,
• Serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel.

Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara secara signifikan.

Kortastipidkor Polri menyatakan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti pada 3 Oktober 2025. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut (tahap II).

“Dengan adanya penetapan tersangka dan penyitaan aset ini, kami berharap proses penegakan hukum berjalan optimal serta dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pengelolaan BUMD lainnya,” ujar Kombes Bhakti menutup konferensi pers.

Personel Operasi Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis Bersama Warga Enarotali

Paniai, Papua Tengah – Wujud kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh personel Operasi Damai Cartenz. Pada Senin (20/10/2025), personel Satgas Ops Damai Cartenz Bharada Sahdan melaksanakan kegiatan humanis dengan membagikan sembako kepada warga di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga dalam mempererat hubungan sosial melalui kepedulian dan kebersamaan.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya atas langkah positif personel di lapangan.

“Ini adalah bukti nyata bahwa personel Operasi Damai Cartenz tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga turut menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan melalui interaksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan humanis seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kepercayaan publik terhadap aparat.

“Kami ingin aparat selalu hadir dengan pendekatan yang hangat dan empatik. Melalui kegiatan sederhana ini, hubungan antara masyarakat dan aparat semakin kuat, dan kepercayaan itu menjadi kunci terciptanya kedamaian,” ungkapnya.

Kegiatan humanis ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan doa bersama, menandai semangat persaudaraan serta komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan harmoni di Tanah Papua.

Peringati Hari Santri, Polda Bengkulu dan Para Santri Gelar Long March serta Ziarah Makam Pahlawan Sentot Alibasyah

BENGKULU – Dalam semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap perjuangan para ulama serta santri, Kepolisian Daerah Bengkulu melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional ke-25 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/10/2025) di Lapangan Anton Soedjarwo ini turut dihadiri Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polda Bengkulu, serta ratusan santri dan santriwati dari berbagai pesantren di wilayah Bengkulu.

Acara dimulai dengan long march yang melibatkan para santri dari lingkungan pesantren menuju Mapolda Bengkulu sebagai simbol semangat perjuangan dan kebersamaan. Setelah itu, rombongan melanjutkan kegiatan ziarah ke Makam Pahlawan Sentot Alibasyah untuk meneladani nilai-nilai perjuangan tokoh pejuang yang menggabungkan semangat keagamaan dan kebangsaan.

Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu menyampaikan bahwa Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk mengenang peran besar para santri dan ulama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan bangsa. Ia menegaskan bahwa semangat jihad fisabilillah yang diusung para santri tidak hanya berbentuk perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan menegakkan moral, agama, dan cinta tanah air.

“Sebagai anggota Polri, kita memiliki semangat yang sama dengan para santri, yakni mengabdi kepada bangsa dan negara dengan niat ibadah. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah bagian dari pengabdian kepada Allah SWT,” ungkap Irjen Pol. Mardiyono.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada para santri yang hadir. Menurutnya, santri sejati bukan hanya pandai mengaji, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Santri sebagai momentum mempererat sinergi antara Polri dan pesantren dalam menjaga kedamaian serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akademisi Uncen, Apner Krei: Satgas Ops Damai Cartenz Hadirkan Harapan Baru untuk Papua yang Aman dan Bermartabat

Jayapura — Akademisi Universitas Cenderawasih (UNCEN) Papua, Apner Krei, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi kepada Satgas Ops Damai Cartenz atas perannya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah Papua. Menurutnya, kehadiran Satgas Damai Cartenz merupakan langkah strategis negara dalam menerapkan paradigma baru penegakan keamanan yang berakar pada nilai kemanusiaan, dialog, dan pembangunan sosial yang inklusif.

Dalam pernyataannya di Kota Jayapura, Jumat (17/10), Apner menegaskan bahwa penegakan hukum dan keamanan di Papua tidak semata-mata berkaitan dengan operasi militer, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan antara negara dan masyarakat.

“Satgas Damai Cartenz ini menjadi representasi dari upaya kehadiran negara yang lebih adaptif dan empatik terhadap realitas sosial serta budaya masyarakat Papua,” ujar Apner.

Sebagai akademisi yang menaruh perhatian terhadap dinamika sosial dan keamanan di Tanah Papua, Apner menilai bahwa pendekatan humanis harus berjalan seiring dengan pembangunan dan pendidikan. Menurutnya, rasa aman sejati hanya dapat tercipta ketika masyarakat merasakan kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik yang adil, pendidikan yang berkualitas, serta pemerataan kesejahteraan.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, pemuda, dan seluruh elemen Masyarakat, turut menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi Satgas Damai Cartenz. Kolaborasi ini, katanya, penting untuk memastikan setiap langkah penegakan hukum tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat orang asli Papua.

“Keamanan di Papua tidak boleh hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai hadirnya rasa aman, adil, dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat,” tegas Apner.

Ia menambahkan, dengan sinergi antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan, Papua akan menjadi ruang yang kondusif bagi dialog, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga, khususnya orang asli Papua.

“Kami berharap kehadiran Satgas Damai Cartenz dapat menghadirkan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara,” pungkasnya.