Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik 76,2 Persen, Kadivhumas: Polri Tidak Anti Kritik dan Terus Berbenah

Jakarta – Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengalami peningkatan signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas edisi Oktober 2025. Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi itu menunjukkan bahwa 76,2 persen masyarakat menyatakan percaya dan sangat percaya kepada Polri, dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mencapai 65,1 persen. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya sempat menurun pascakerusuhan besar pada akhir Agustus lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kadivhumas Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan publik. “Alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Polri tentang putusan untuk hasil survei Litbang Kompas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Polri masih menunggu laporan resmi dari Litbang Kompas. “Kami juga sampai saat ini masih menunggu bukti konkretnya dari Litbang Kompas, karena kami baru mendengar dari media sosial maupun media-media yang lainnya. Nanti kami akan melapor kepada Bapak Kapolri hasil survei tersebut,” tambahnya.

Survei Litbang Kompas juga mencatat adanya peningkatan kualitas pelayanan Polri dalam dua bulan terakhir. Publik menilai pelayanan semakin baik, lebih ramah, dan tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi maupun agama. Kerahasiaan data pribadi dinilai lebih terjaga, proses administrasi semakin mudah, laporan ditangani lebih cepat, dan masyarakat merasa lebih aman saat berurusan dengan polisi. Transparansi dalam penanganan kasus pun dinilai membaik, meskipun kemudahan memantau progres laporan dan respons cepat terhadap aduan masih perlu ditingkatkan.

Kadivhumas menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah dan terbuka terhadap kritik publik. “Polri merupakan institusi yang tidak anti kritik. Polri selalu mendengar apa yang menjadi aspirasi ataupun masukan dari masyarakat,” kata dia. Ia menambahkan bahwa berbagai upaya perbaikan tengah dilakukan bersama tim percepatan reformasi. “Saat ini Polri lagi berbenah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan maupun tim Percepatan Reformasi Polri, bahwa Polri sangat aktif untuk bisa mendengarkan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Menurut hasil analisis Litbang Kompas, penguatan pengawasan internal serta pembenahan mekanisme pelayanan menjadi faktor penting meningkatnya kepercayaan publik. Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri serta Komisi Percepatan Reformasi Polri dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perubahan dilakukan secara terstruktur. Dengan tingkat kepercayaan publik yang kini berada di angka 76 persen, Polri dinilai memiliki momentum penting untuk memperkuat reformasi agar semakin profesional, terbuka, dan dipercaya masyarakat.

Kisah Hidup Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono S.I.K, M.Si Jadi Teladan Inspiratif

BENGKULU – Perjalanan hidup Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si., menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih kesuksesan.

Lahir dari keluarga sederhana, kini ia memimpin Kepolisian Daerah Bengkulu dan dikenal sebagai sosok inspiratif bagi banyak orang.
Sejak menamatkan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1991, Irjen Pol Mardiyono SIK, M.Si telah menorehkan banyak prestasi di dunia kepolisian.
Diketahui, ia merupakan rekan seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam program Podcast Inspirasi yang digelar di ruang kerjanya pada Rabu (12/11/2025), Kapolda Bengkulu berbagi kisah perjuangan masa kecil yang penuh lika-liku.
Ia bercerita kehilangan ibunda di usia empat tahun dan sejak itu harus hidup mandiri demi tetap bersekolah serta membantu keluarganya mencari nafkah.
Bersama empat adiknya, Mardiyono kecil tinggal bersama sang nenek di rumah berukuran hanya 3×5 meter.
Neneknya bekerja sebagai tukang cuci dengan upah harian Rp500.
“Dari uang itu, Rp150 untuk membeli deterjen, Rp150 untuk beras, sisanya dipakai kebutuhan harian. Kadang saat pulang sekolah tidak ada makanan, ya sekalian saja saya puasa Senin–Kamis,” kenangnya.
Sejak usia tujuh tahun, ia sudah membantu ekonomi keluarga dengan menjual bubur buatan nenek.
Tak berhenti di situ, ia juga pernah membersihkan rumah tetangga, menjual air bersih, hingga menjadi petugas kebersihan pasar dengan upah Rp700 per bulan.
Meski harus bekerja keras, Mardiyono kecil tak pernah mengabaikan pendidikan. Ia tak pernah bolos maupun tinggal kelas hingga menamatkan SMA.

“Saya sering dimarahi guru bukan karena malas, tapi karena menunggak uang sekolah. Wali kelas saya, Bu Heni, bahkan pernah datang ke rumah dan akhirnya membantu membayarkan biaya sekolah supaya saya bisa ikut ujian,” tuturnya.

Saat duduk di bangku SMA, ia mulai bercita-cita menjadi polisi setelah mendapat motivasi dari seniornya, Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saya benar-benar menyiapkan diri, dari kesehatan, akademik, hingga fisik. Semua dijalani dengan tekad,” ujar Mardiyono.
Ia menegaskan bahwa menjadi anggota Polri tidak membutuhkan biaya apa pun. Pengalaman pribadinya menjadi bukti bahwa jalur kepolisian bisa ditempuh dengan kerja keras, bukan dengan uang.

Kini, sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono berkomitmen melanjutkan perjuangannya dengan membantu masyarakat melalui berbagai program sosial.
Salah satunya adalah Program SRIDURI (Setiap Hari Dua Ribu) — gerakan di mana setiap anggota Polri menyumbangkan Rp2.000 per hari.
Dana yang terkumpul digunakan untuk bedah rumah warga kurang mampu, pelayanan kesehatan gratis, dan kegiatan bakti sosial.

Hingga saat ini, program tersebut telah membangun 63 unit rumah layak huni di seluruh wilayah Bengkulu, dengan nilai bantuan Rp50 juta per unit, bekerja sama dengan Baznas, REI, dan Pelindo.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga melengkapinya dengan perabotan agar siap dihuni,” jelasnya

Selain itu, Kapolda juga menggagas Program Sadesahe (Satu Desa Satu Hektare Jagung), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Program tersebut kini tengah dalam tahap penilaian dan diharapkan dapat diadopsi oleh setiap desa maupun kelurahan di Bengkulu.

“Inisiatif ini sejalan dengan program Kapolri untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas jagung,” ujar Mardiyono.
Mengakhiri kisahnya, Irjen Pol Mardiyono memberikan pesan kepada seluruh anggota Polri di Bengkulu agar selalu menjaga integritas dan tetap dekat dengan masyarakat.
“Rawat tempat kamu bekerja, jaga nama baiknya. Mungkin itu tidak membuatmu kaya, tapi di situlah sumber kehidupanmu,” pungkasnya.

Tokoh Pemuda Papua Dukung Satgas Damai Cartenz Tegakkan Hukum di Tanah Papua

Jayapura – Tokoh pemuda Papua, Gifli Buiney, menyatakan dukungannya terhadap kinerja Satgas Ops Damai Cartenz dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Papua. Ia menilai kehadiran satuan tugas tersebut membawa dampak positif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, Rabu (12/11/2025).

Dalam keterangannya, Gifli Buiney menyampaikan apresiasi kepada aparat yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz atas dedikasi dan profesionalisme mereka.

“Saya menyampaikan dukungan kepada Subsatgas Damai Cartenz dalam menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah dan memiliki ideologi yang berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di Papua agar masyarakat dapat hidup dengan tenang.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh personel Damai Cartenz yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gifli berharap agar Satgas Damai Cartenz terus menjalankan tugasnya dengan semangat dan integritas tinggi.

“Saya berharap Satgas Ops Damai Cartenz tetap bekerja profesional dalam menegakkan hukum di Papua agar Papua tetap aman dan damai. Papua aman, Papua damai, Papua untuk kita semua,” tutupnya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk dukungan moral masyarakat Papua terhadap upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keutuhan NKRI serta menciptakan suasana damai di tanah Papua.

Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara oleh Wakapolri, Simbol Toleransi dan Persaudaraan Antarumat Beragama

Bandung – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin kegiatan Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah Non-Muslim di kawasan pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari dalam menanamkan nilai toleransi dan kebhinekaan di lingkungan pendidikan.

Dalam prosesi tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Jabar, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, serta tokoh lintas agama dan masyarakat sekitar.

Pembangunan rumah ibadah ini meliputi empat tempat ibadah, yaitu Gereja Protestan dan Gereja Katolik masing-masing seluas 90 m², serta Vihara dan Pura masing-masing 36 m². Peletakan batu pertama dilakukan Wakapolri bersama tokoh lintas agama, sebagai simbol kuat persaudaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo juga meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda, yang berdiri di atas lahan seluas 4.854 m² dengan bangunan 1.761 m² dan kapasitas hingga 976 jamaah.

“Melalui pembangunan berbagai rumah ibadah di satu kawasan pendidikan, kita ingin menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini. Keberagaman harus menjadi kekuatan bangsa,” tegas Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 180 undangan tersebut juga dirangkaikan dengan bakti sosial dan santunan bagi anak yatim serta warga sekitar, sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur atas kemajuan pembangunan sekolah.

Melalui kegiatan ini, Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari menegaskan komitmen untuk membangun lembaga pendidikan unggulan yang berkarakter Bhayangkara, menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan di tengah keberagaman bangsa.

Polri dan Pemerintah Inggris Gelar Workshop Peningkatan Kemampuan TPTKP

Bekasi — Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan personel dalam penanganan kejadian di lapangan, Polri melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) menggelar Workshop Peningkatan Kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ibis Jatibening, Bekasi, pada Selasa (11/11/2025) tersebut secara resmi dibuka oleh Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo bersama Thomas Beverley, Protect and Prepare Coordinator Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, serta William Jones, Trainer International Protect and Prepare dari Kedutaan Besar Inggris.

Workshop ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Polri dan Pemerintah Inggris dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kepolisian, khususnya dalam merespons cepat dan efektif situasi darurat di lapangan.

Dalam keterangannya kepada media, Kamis (13/11/2025), Brigjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Polri dan Kedutaan Besar Inggris. Ia menegaskan bahwa kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara merupakan aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

“Kemampuan Tindakan Pertama di TKP sangat krusial dalam menentukan keberhasilan penanganan suatu perkara. Oleh karena itu, setiap personel Polri harus memiliki keterampilan yang mumpuni di bidang ini guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum,” ujar Brigjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.

Ia menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja sama yang lebih luas antara Polri dan Pemerintah Inggris, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian melalui penguatan kompetensi teknis dan literasi penanganan kejadian.

“Kami berharap workshop ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri menekankan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mewujudkan personel yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan situasi lapangan.

“Melalui workshop ini, Polri menunjukkan kesungguhan untuk terus meningkatkan profesionalisme personelnya. Dengan kemampuan yang semakin baik, kami berharap Polri dapat semakin dipercaya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi optimal dalam menjaga keamanan serta ketertiban,” tandas Brigjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo.

Wakapolri Resmikan Masjid An-Nahdah Suhanda di SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bogor

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda yang berlokasi di lingkungan SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bogor, sebagai wujud dukungan Polri terhadap penguatan pendidikan karakter dan nilai spiritual di lingkungan sekolah.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Wakapolri, disaksikan oleh jajaran pejabat utama Polri, pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari, para guru, siswa, dan tokoh masyarakat setempat.

Masjid An-Nahdah Suhanda berdiri di atas lahan seluas 4.854 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.761 meter persegi, serta mampu menampung hingga 976 jamaah. Pembangunan masjid ini diharapkan menjadi sarana utama dalam membentuk karakter religius, disiplin, dan berakhlak mulia bagi para siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan masjid tersebut, yang dinilai sebagai bagian penting dari pembinaan mental dan spiritual generasi muda Polri.

“Masjid ini bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pembinaan akhlak, pendidikan karakter, dan silaturahmi antara siswa, guru, serta masyarakat sekitar,” ujar Wakapolri, Kamis (13/11/2025)

Kegiatan peresmian berlangsung khidmat, diakhiri dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas berdirinya Masjid An-Nahdah Suhanda. Keberadaan masjid ini diharapkan dapat memperkuat nilai – nilai keimanan, kebersamaan, dan semangat pengabdian di lingkungan SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

POLRI PERTEGAS PERAN AKTIF DALAM ASTACITA PADA TOPPING OFF SEKOLAH, PERESMIAN MASJID, DAN PELETAKAN BATU PERTAMA RUMAH IBADAH DI SMA KEMALA TARUNA BHAYANGKARA

Jakarta – Polri kembali menegaskan perannya dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut terlihat dalam rangkaian kegiatan pembangunan di SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), yang hari ini melaksanakan topping off Academic Center dan Library, peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda, serta peletakan batu pertama rumah ibadah lintas agama. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa SMA KTB bukan sekadar sekolah, melainkan pusat pembinaan karakter. “Keberadaan sekolah ini bukan hanya tempat pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter yang menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing global,” ujarnya. Ia menempatkan pembangunan karakter sebagai kunci keberhasilan SDM, sejalan dengan pemikiran Amartya Sen, Martin Luther King Jr., serta praktik pendidikan karakter di Jepang dan Singapura.

Wakapolri kemudian menyoroti pentingnya kualitas manusia sebagai penentu kemajuan bangsa. “Sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti banyak jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Di sinilah urgensi kita menyiapkan generasi yang mampu membawa Indonesia melakukan lompatan besar menjadi negara maju,” tegasnya. Ia juga mencontohkan Singapura yang berhasil melaju menjadi negara maju meski minim sumber daya alam.

Sebagai gambaran mutu SDM global, Wakapolri memaparkan jumlah mahasiswa luar negeri di universitas elite dunia. “Saat ini hampir 134.000 putra-putri Tiongkok belajar di Harvard dan kampus top Amerika. India mengirim 90.000, Vietnam 30.000, sedangkan Indonesia masih di bawah 10.000,” ujarnya. Data ini menunjukkan perlunya Indonesia mempercepat pembangunan sekolah unggulan sebagaimana menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.

Wakapolri menyampaikan rasa syukur bahwa Polri mendapat kesempatan membangun SMA KTB untuk mendukung agenda tersebut. “Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan Mas Dirgayuza dan Mas Miftah Sabri yang punya visi besar dalam pendidikan. Angkatan pertama berjumlah 120 siswa adalah kebanggaan kami—mereka menunjukkan kualitas, karakter, dan potensi luar biasa,” ucapnya. Ia menegaskan penanaman 12 karakter kebhayangkaraan sebagai fondasi moral dalam membentuk generasi unggul.

Terkait penerimaan murid baru tahun ini, Wakapolri memberikan dorongan kuat. “Animo tahun ini harus kita gas lagi. Target kita minimal 15.000 pendaftar. Dari jumlah besar itu kita bisa menyeleksi bibit unggul yang benar-benar siap menjadi generasi emas Indonesia,” tegasnya.

Dari sisi pembangunan, progres fisik SMA KTB terus menunjukkan hasil positif. Hingga 10 November 2025, capaian pekerjaan mencapai 18,796%, melampaui target 18,047%, meski sempat terkendala pasokan material dan cuaca. Wakapolri menyampaikan keyakinan bahwa seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu. “Target kita, sekolah ini dapat beroperasi penuh pada Mei 2026. Dengan penyelesaian tepat waktu, kita bisa segera menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa,” ujarnya.

Kegiatan hari ini turut diisi dengan peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda yang mampu menampung 976 jemaah. Masjid ini diharapkan menjadi pusat pembinaan spiritual bagi siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat. Selain itu, Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari memulai pembangunan rumah ibadah lintas agama—gereja Katolik, gereja Protestan, vihara, dan pura—sebagai simbol komitmen terhadap toleransi dan keberagaman.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari menyalurkan 1.000 paket bantuan bagi anak yatim dan warga sekitar. Polri juga menyerahkan bus sekolah untuk mendukung operasional pendidikan di SMA KTB.

Menutup sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung berdirinya sekolah unggulan ini. “Dengan pengabdian yang tulus dan kerja sama yang solid, saya yakin SMA KTB mampu mencetak generasi berkarakter, berprestasi, dan siap menjadi penggerak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Wakapolri: Puslitbang Harus Urip, Jadi Api Perubahan Polri dan Motor Reformasi Berbasis Riset

Bogor — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus benar-benar urip — hidup, dinamis, dan menjadi api perubahan Polri.
Ia menjelaskan, mengapa pasca dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, lembaga pertama yang dikunjungi adalah Puslitbang Polri.
Alasannya jelas: karena perbaikan Polri harus dimulai dari riset, dari lembaga yang mampu menguji setiap gagasan dan kebijakan secara ilmiah.

“Mengapa yang pertama dikunjungi adalah Puslitbang? Karena kita ingin perbaikan Polri tidak hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik, tetapi melalui riset yang valid dan teruji secara keilmuan,” tegas Wakapolri.
“Riset adalah fondasi perubahan. Tanpa data dan ilmu pengetahuan, reformasi hanya akan menjadi slogan. Puslitbang harus menjadi laboratorium kebijakan dan kompas arah perubahan Polri.”

Pernyataan itu disampaikan Wakapolri dalam kunjungan kerja ke Puslitbang Polri di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Rabu (12/11).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mempercepat transformasi organisasi pasca pembentukan Komisi Reformasi Polri, dengan menekankan pentingnya reformasi yang berbasis bukti, sains, dan penelitian lapangan.

Dalam arahannya, Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa reformasi sejati tidak lahir dari meja rapat, tetapi dari data dan fakta lapangan.
“Puslitbang harus urip, hidup, dan turun. Harus hadir di tengah masyarakat, di ruang pelayanan, di tempat anggota bertugas. Riset tidak boleh berhenti di laboratorium — ia harus menyentuh realitas, mendengar keluhan publik, dan melihat tantangan langsung di lapangan,” ujarnya.

Setelah memberikan arahan di Puslitbang, Wakapolri langsung melakukan uji petik pelayanan publik di Polsek Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
Langkah ini menjadi bukti bahwa arah reformasi Polri kini bergerak dari konsep menuju praktik, dari kebijakan menuju perubahan konkret di tingkat pelayanan dasar.

“Kita jadi tahu bagaimana alur pelayanan publik di tingkat dasar berjalan. Bagaimana laporan diterima, bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan mengapa sering muncul keluhan. Ternyata masalah bukan hanya di personel, tapi juga di alur pelayanan, penganggaran, dan pembagian tugas. Ini yang harus kita benahi,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa ke depan, Puslitbang harus menjadi lembaga yang mengawal reformasi Polri secara berkelanjutan.
Setiap kebijakan harus melalui tahapan riset, pengujian, dan evaluasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Perbaikan Polri harus terukur. Harus ada baseline-nya, datanya, indikatornya. Dan semua itu dimulai dari Puslitbang,” ujar Wakapolri.

Lebih lanjut, Komjen Dedi menggambarkan Puslitbang sebagai “api perubahan Polri” — sumber energi yang menyalakan semangat transformasi di seluruh jajaran.
“Kalau Puslitbang hidup, Polri bergerak. Kalau Puslitbang menyala, reformasi berjalan. Api perubahan itu harus dijaga, agar semangat membenahi institusi tidak padam,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga meninjau Laboratorium Elektronika, Alpalhankam, Persenjataan, dan Transportasi yang menjadi sarana pengujian perlengkapan operasional Polri.
Ia menilai, fasilitas Puslitbang telah sangat maju dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengujian alat, teknologi, serta kajian ilmiah terhadap pelayanan kepolisian berbasis digital dan empati sosial.

Sementara itu, Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. FX. Surya Kumara, S.H., M.H. menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti perintah dan arahan Wakapolri.

“Kami akan segera melaksanakan perintah dan arahan Wakapolri. Apa yang beliau sampaikan menjadi bara semangat kami untuk terus menyala dan berkontribusi nyata dalam mengawal perubahan Polri melalui riset yang berbasis ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini menjadi simbol bahwa reformasi Polri kini bergerak dengan pendekatan ilmiah dan empiris.
Puslitbang tidak lagi hanya berfungsi sebagai laboratorium alat, tetapi sebagai pusat riset kebijakan publik kepolisian, yang menyalakan api perubahan di seluruh lini organisasi.

Dengan Puslitbang yang urip — yang hidup, turun, dan mendengar — Polri berkomitmen mempercepat reformasi menuju institusi yang presisi, humanis, dan dipercaya masyarakat.

“Puslitbang adalah api perubahan Polri. Dari sinilah bara reformasi itu dijaga agar terus menyala,” tutup Wakapolri.

LCKI Dorong Penguatan Peran Masyarakat dalam Mencegah Potensi Kejahatan Sejak Dini

Jakarta — Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium LCKI, Da’i Bachtiar, dalam acara pelantikan pengurus LCKI DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan seminar bertema pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.

Dalam sambutannya, Da’i Bachtiar menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya di lingkungan sekitar.

“Peran masyarakat sangat penting untuk diaktifkan kembali, terutama dalam mendeteksi hal-hal yang berpotensi membahayakan,” ujar Da’i Bachtiar. “Kita perlu mewaspadai perilaku di lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas.”

Ia menekankan bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari edukasi dan pembinaan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, kurangnya bimbingan dapat menyebabkan kesalahan dalam bertindak, yang pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Pencegahan paling konkret adalah melalui edukasi yang berkesinambungan, dimulai dari rumah dan dilanjutkan ke sekolah serta lingkungan masyarakat,” jelasnya. “Melalui LCKI yang beranggotakan para pakar dan tokoh masyarakat, termasuk dari lembaga seperti BRIN, kami berharap dapat membangun kolaborasi lintas bidang untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.”

Sebagai purnawirawan Polri, Da’i Bachtiar juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ia menyebut, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan, baik melalui kegiatan pengamanan lingkungan maupun peningkatan kesadaran hukum warga.

“Aparat penegak hukum memerlukan dukungan masyarakat. Saya selalu mengajak warga untuk berpartisipasi menjaga keamanan, baik secara langsung melalui kegiatan siskamling maupun melalui edukasi,” tuturnya.

Dengan terbentuknya pengurus baru LCKI DKI Jakarta, lembaga ini berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi kejahatan sejak dini.

Tokoh Pemuda Papua Dukung Penuh Satgas Ops Damai Cartenz dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Tanah Papua

Papua Tengah — Dukungan terhadap upaya pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum di Tanah Papua terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini datang dari Koordinator Rembuk Pemuda Papua Tengah, Brigita Pekey, yang menyampaikan dukungan penuh kepada Satgas Operasi Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah Papua.

Dalam pernyataannya di Papua Tengah, Selasa (11/11), Brigita Pekey menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian di Tanah Papua adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat keamanan. Ia mengapresiasi langkah nyata Satgas Ops Damai Cartenz dalam menghadirkan rasa aman dan menjaga ketertiban masyarakat.

“Saya, Brigita Pekey, selaku Koordinator Rembuk Pemuda Papua Tengah, memberikan dukungan penuh terhadap Satgas Operasi Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Tanah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Brigita Pekey menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas aparat dalam menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang sering mengganggu keamanan masyarakat.

“Sebagai tokoh pemuda, saya mendukung penindakan dan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang sering mengganggu stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat Papua,” tegasnya.

Selain itu, Antonia juga memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen seluruh personel Satgas Damai Cartenz yang telah menjaga keamanan di Tanah Papua secara profesional dan humanis.

“Saya memberikan apresiasi penuh kepada Satgas Ops Damai Cartenz atas kerja sama, keberhasilan, dan komitmennya dalam menjaga Papua tetap aman, damai, dan tenteram. Akhirnya, Papua damai adalah harapan kita semua,” tutupnya.