Polri dan PT Pelni Saling Apresiasi dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero saling menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam pengiriman personel dan bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemberangkatan dilakukan pada Selasa malam (16/12/2025) di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pelni dan seluruh pihak terkait atas dukungan sarana transportasi laut yang memungkinkan pengiriman personel dan logistik secara cepat, aman, dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi PT Pelni, Pelindo, dan Kementerian Perhubungan yang telah mendukung penuh misi kemanusiaan ini. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Komjen Fadil Imran.

Dalam misi tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih beserta 75 unit kendaraan dan berbagai perlengkapan logistik, termasuk ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, serta sistem pengolahan air bersih. Seluruh personel akan memperkuat penanganan bencana yang sebelumnya telah melibatkan 10.999 personel Polri di tiga provinsi terdampak.

Komjen Fadil Imran juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Polri yang terlibat, baik yang berangkat dalam misi penebalan maupun yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan. Ia menilai dedikasi, kesiapsiagaan, dan semangat kemanusiaan anggota Polri menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini adalah kerja besar yang membutuhkan pengorbanan, disiplin, dan empati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang menjalankan tugas kemanusiaan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, turut menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pelni untuk mendukung operasi kemanusiaan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin. Bagi PT Pelni, keterlibatan dalam misi kemanusiaan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kami sebagai BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat,” ujar Tri Andayani.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja secara profesional dan terkoordinasi dalam proses pemuatan personel, kendaraan, dan logistik, sehingga seluruh rangkaian pemberangkatan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kolaborasi antara Polri dan PT Pelni ini dinilai sebagai contoh sinergi antarlembaga yang efektif dalam penanganan bencana. Kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali normal.

Melalui kerja sama dan saling apresiasi ini, diharapkan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Personel Ops Damai Cartenz Dukung Produk Lokal Papua Lewat Aksi Belanja UMKM di Timika

Timika — Wujud kepedulian terhadap perekonomian masyarakat lokal terus ditunjukkan oleh personel Operasi Damai Cartenz-2025. Pada Selasa (16/12/2025) sore, personel Satgas Humas berbelanja produk lokal asli Papua di wilayah Timika, Papua Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi, S.Ds., dengan menyambangi langsung para perajin dan pedagang lokal. Dalam hal tersebut, personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz membeli patung kecil khas Papua serta tas noken hasil anyaman tangan masyarakat setempat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi berada di Jalan SP 5, yang dikenal sebagai sentra pembuatan tas noken.

Di lokasi ini, Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi berinteraksi langsung dengan para mama-mama Papua, termasuk Elsa Nawiyuta atau yang akrab disapa Mama Elsa, selaku ketua kelompok pengrajin anyaman tas noken di wilayah tersebut. Kehadiran aparat disambut hangat dan penuh keakraban oleh masyarakat.

Selain itu, dilanjutkan di kawasan Jalan Belibis atau Bundaran Emeneme Timika. Di lokasi tersebut, personel kembali membeli tas noken sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk UMKM lokal Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.

“Melalui hal sederhana seperti berbelanja produk lokal, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Ops Damai Cartenz tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan kedekatan antara aparat dan masyarakat.

“Dukungan ini menunjukkan bahwa kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra dan sahabat yang peduli terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Ia menambahkan, interaksi langsung yang humanis diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan seiring,” tambahnya.

Sementara itu, Masyarakat Papua yang berjualan mengaku senang dengan Kehadiran aparat di tengah aktivitas ekonomi masyarakat dinilai memberikan semangat, rasa aman, serta harapan bagi keberlangsungan usaha kecil mereka.

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Polri Terus Kirimkan Pasukan serta Logistik ke Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera, Sinergi Kemanusiaan Bersama PT Pelni

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberangkatkan ratusan personel beserta kendaraan dan bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemberangkatan tersebut dilaksanakan pada Selasa malam (16/12/2025) di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan bahwa pengiriman pasukan dan logistik ini merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa II.

“Polri hadir di lokasi bencana bukan sekadar simbolik. Kami benar-benar datang untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” ujar Komjen Fadil Imran kepada awak media.

Dalam misi kemanusiaan tersebut, Polri mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, 2 perwira pendamping, 4 pengemudi ambulans, serta 5 personel Korps Polairud. Selain itu, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, meliputi ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, hingga perahu amfibi (swamp boat).

Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup tenda pengungsian, genset, sistem pengolahan air bersih (water treatment system), serta bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri juga turut diberangkatkan lengkap dengan ambulans dan tenaga medis terlatih.

Komjen Fadil Imran menjelaskan, pengiriman ini merupakan penebalan kekuatan dari personel Polri yang sebelumnya telah tergelar di wilayah terdampak bencana, dengan total mencapai 10.999 personel di tiga provinsi tersebut. Seluruh personel akan bersinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, serta relawan sipil.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk bersikap humanis, solutif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Ini bukan operasi satu malam. Polri akan terus mengawal upaya pemulihan secara berkelanjutan hingga masyarakat dapat bangkit kembali,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, Tri Andayani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pelni untuk mendukung misi kemanusiaan Polri tersebut.

PT Pelni dipercaya mengangkut seluruh personel dan kendaraan Polri dengan rute pelayaran dari Jakarta menuju Medan, dilanjutkan ke Aceh, kemudian Padang, sebelum kapal kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pelayaran reguler.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Tri Andayani.

Polri pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk terus menggaungkan semangat gotong royong dan memberikan dukungan agar misi kemanusiaan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kapolri Dorong Sinergi Polri – Kejaksaan agar Penanganan Perkara Lebih Efektif di Era KUHP – KUHAP Baru

Jakarta – Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antarlembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah – atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat – yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP – KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres – Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP – KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.
detiknews

Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis – mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru.

Teken PKS dan MoU, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri–Kejaksaan Terapkan KUHP–KUHAP Baru

Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian dan Kejaksaan.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), berkaitan dengan sinergi dan penyamaan pemahaman dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menekankan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah undang-undang yang baru, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

“Ini menunjukkan semangat sinergisitas dan soliditas kita semua untuk bersama-sama melaksanakan amanah dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru, agar benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam KUHP maupun KUHAP yang baru, diatur banyak hal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip ketegasan hukum.

“Mulai dari pencarian keadilan yang membutuhkan proses penyesuaian hukum, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, situasi, dan kondisi yang ada, namun tetap dengan komitmen penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran hukum oleh siapa pun,” tegas Kapolri.

Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, MoU dan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI serta seluruh mitra terkait, untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan secara optimal dan selaras.

“MoU dan PKS ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI dan seluruh mitra terkait, agar aparat penegak hukum memiliki satu pandangan, satu frekuensi, dan satu semangat dalam melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru secara optimal, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat,” pungkas Kapolri.