Bahu Membahu, Brimob Pindahkan Rumah Terseret Banjir yang Melintang di Jalan Nasional Tamiang–Langsa

Kuala Simpang — Personel Brimob Polda Aceh bergerak cepat memindahkan sebuah rumah warga yang terseret banjir bandang hingga melintang di badan Jalan Nasional Langsa —Tamiang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses lalu lintas kembali terbuka sehingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak tidak mengalami hambatan.

Rumah tersebut diketahui terbawa arus deras banjir dari kawasan permukiman dan tersangkut di tengah jalan, menutup jalur utama yang menghubungkan Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Agar arus lalu lintas lancar, personel Brimob bersama masyarakat bekerja bahu-membahu mengevakuasi struktur rumah ke lokasi aman di pinggir jalan.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa tindakan cepat Brimob ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan.

“Personel Brimob bertindak cepat begitu menerima laporan adanya rumah yang menghalangi jalan nasional. Respons ini penting agar akses masyarakat tidak terganggu dan distribusi logistik untuk korban banjir dapat berjalan lancar,” ujar Joko, pada Minggu, 7 Desember 2025

Ia menambahkan bahwa upaya,-upaya penanggulangan terus dioptimalkan untuk memastikan setiap lokasi terdampak bencana banjir ditangani dengan baik.

“Semua unsur Polri di lapangan saling mendukung. Tugas kami bukan hanya memastikan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam situasi darurat seperti ini. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam penanganan bencana,” kata Joko.

Aksi cepat Brimob tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang menyaksikan langsung proses pemindahan rumah. Mereka menilai kehadiran dan kerja nyata polisi sangat membantu di tengah keterbatasan alat dan sulitnya situasi akibat banjir.

Penanganan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang terus membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Semoga upaya penanggulangan banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya diharapkan berjalan semakin cepat dan efektif.

Guru Besar Unpad Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional

Jakarta — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.

Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan—ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.

Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:

1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.

“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.

2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.
3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.

4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.
7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.

Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.

“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.

Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:

“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden—yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto—merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas.

Kapolda Sumut Tinjau Depot Pertamina Sibolga, Pastikan Stok BBM dan Distribusi Tetap Aman Pascabencana

SIBOLGA – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meninjau langsung Depot TBBM Pertamina Sibolga pada Jumat (05/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stok BBM dan proses distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan normal pascaterjadinya bencana alam tanah longsor yang melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya.

Sekira pukul 09.30 WIB, Kapolda bersama rombongan Pejabat Utama Polda Sumut tiba di depot setelah sebelumnya melakukan koordinasi awal di GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pihak Pertamina menyampaikan kondisi terkini terkait ketersediaan stok, jalur distribusi, serta langkah antisipatif apabila terjadi hambatan pasca dampak bencana.

Kapolda menegaskan bahwa sektor energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terjamin dalam situasi pemulihan pascabencana.

“Dalam situasi seperti ini, stok BBM tidak boleh terganggu. Distribusi ke masyarakat harus berjalan aman karena BBM menjadi modal utama untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian warga,” tegas Kapolda saat melakukan pengecekan lapangan.

Ia juga meminta agar pendistribusian tetap diprioritaskan ke wilayah yang terdampak dan membutuhkan percepatan pemulihan, termasuk apabila terdapat akses jalan yang belum pulih sepenuhnya.

Pada Senin (08/12/2025) hari ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan turut menjelaskan bahwa kunjungan Kapolda merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjamin pelayanan publik tetap stabil di tengah masa pemulihan.

“Bapak Kapolda memastikan bahwa ketersediaan BBM aman dan proses distribusi berlangsung lancar. Polda Sumut juga menyiapkan dukungan pengamanan apabila diperlukan. Ini adalah komitmen Polri untuk hadir memastikan layanan vital masyarakat tidak terganggu,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan antara Polri, Pertamina, dan unsur pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi layanan publik serta pemulihan wilayah terdampak.

Usai kegiatan di depot Pertamina, Kapolda bergerak menuju Polres Sibolga untuk meninjau dapur umum dan memastikan kondisi personel yang turut menjadi korban bencana menerima dukungan yang maksimal.

Seluruh rangkaian kegiatan peninjauan berlangsung aman, tertib, dan mendapat dukungan penuh jajaran Polres Sibolga. Polda Sumut memastikan pemantauan akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta keberlanjutan operasional pelayanan publik di Sibolga dan area sekitarnya.

Polda Sumbar Lepas Ratusan Paket Bantuan untuk Lima Titik Bencana di Kota Padang

Padang, 8 Desember 2025 — Polda Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam merespon cepat dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Pada Senin pagi, Kapolda Sumbar Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA memimpin apel pemberangkatan personel sekaligus melepas lebih dari 200 paket bantuan untuk didistribusikan secara mobile ke lima titik terdampak bencana, Senin 8 Desember 2025.

Bantuan tersebut akan didistribusikan oleh personel yang ditempatkan di posko-posko bencana di Kelurahan Ikur Koto, Surau Gadang, Batu Busuak, Lapai, dan Sungai Lareh.

Dalam arahannya, Kapolda Sumbar menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui Polri untuk membantu masyarakat di masa sulit.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang terdampak mendapatkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah wujud kepedulian kami dan bagian dari tugas humanis Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Jenis bantuan yang dibawa pun disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari paket sembako, pakaian sekolah, paket untuk ibu hamil dan menyusui, hingga bantuan khusus bagi para lansia.

Kapolda menambahkan bahwa kolaborasi dan kecepatan personel sangat dibutuhkan mengingat situasi di titik-titik terdampak masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Saya minta seluruh personel bekerja dengan cepat, tetap humanis, dan menjaga keselamatan diri. Pastikan seluruh bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, menandai kesiapan Polda Sumbar dalam memberikan dukungan kemanusiaan secara berkelanjutan kepada warga terdampak bencana.

Polri Terus Evakuasi Warga dan Mengamankan Harta Benda di Candipuro: Bergerak Cepat Selamatkan Masyarakat

Lumajang — Polri bergerak cepat di garis terdepan untuk menyelamatkan warga terdampak banjir lahar dingin di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sejak pagi, personel Polres Lumajang bersama BPBD, TNI, perangkat desa, dan relawan terus melakukan evakuasi warga serta mengamankan harta benda di sepanjang Desa Besuk Kobokan hingga Besuk Regoyo, Minggu, 7 Desember 2025.

Akses jalan menuju lokasi terdampak sempat terhambat oleh material vulkanik, menyulitkan warga untuk menyelamatkan harta benda. Kehadiran personel Polri menjadi penopang utama bagi warga yang masih memiliki kesempatan memindahkan dokumen penting, barang elektronik, peralatan rumah tangga, hingga perlengkapan usaha ke tempat aman.

“Saat ini, 395 warga telah mengungsi di tiga titik di Dusun Sumber Langsep. Terdiri dari laki-laki, perempuan termasuk ibu hamil, anak-anak, dan bayi. Polri terus memantau kondisi pengungsian serta memastikan seluruh warga berada di lokasi yang aman.” Ujar Akbp Alex Sandy.

Sebanyak 90 personel Polri diterjunkan dalam operasi kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, S.I.K., S.H., M.H. Mereka bekerja dalam kondisi medan berat, menghadapi lumpur tebal, batu, dan sisa material vulkanik. Polri bersama warga bahu-membahu mengamankan harta benda, banyak di antaranya harus dipikul secara manual karena jalan yang sulit dilalui.

Untuk barang-barang berukuran besar, kendaraan dinas Polri dikerahkan menembus genangan lahar dan material erupsi agar harta warga dapat diselamatkan sebelum kondisi memburuk. Selain itu, Polri mengevakuasi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Beberapa di antaranya harus digendong karena tidak mampu melewati jalur yang tertutup lumpur.

Aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada Level III (Siaga) menunjukkan peningkatan signifikan. PVMBG mencatat 35 kali erupsi dalam enam jam, dengan asap kawah menjulang hingga 1.000 meter serta hujan di area puncak yang memicu aliran lahar.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi bantaran sungai dan tidak memasuki area berisiko karena aliran lahar dapat datang tiba-tiba “Jika ada peringatan dini dari petugas, segera lakukan evakuasi dan ikuti arahan di lapangan. Informasi yang cepat dan akurat sangat menentukan keselamatan masyarakat.” tegasnya.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian relawan, namun kami tegaskan agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Situasi di lapangan berubah cepat dan dapat membahayakan siapa pun. Dengan koordinasi yang baik, setiap bantuan dapat diberikan secara aman, efektif, dan tepat sasaran.” Imbuh Karopenmas.