Dalam rangka Pengendalian stabilitas harga beras, Polda Papua Salurkan 165 Ton Beras Lewat Gerakan Pangan Murah di Tiga Provinsi.

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan sebanyak 165 ton beras SPHP ke tiga wilayah, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan provinsi Papua Pegunungan.

Pelepasan pendistribusian dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. FAIZAL RAMADHANI, S.Sos., S.I.K., M.H. di halaman Mapolda Papua, Kamis (6/11). turut serta hadir dalam kegiatan Irwasda Polda Papua, DirReskrimsus Polda Papua, Kabid Humas Polda papua, Kakanwil Bulog Papua,, Kepala Dinas Tanaman pangan, holtikultura dan pangan Provinsi Papua,, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Papua, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua, Kapolreta Jayapura, Kapolres Jayapura, Kapolres Sarmi dan Kapolres Keerom,

Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat di tiga provinsi tersebut memperoleh kebutuhan pokok, terutama beras, dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

Dari total 165 ton beras, sebanyak 95 ton akan disalurkan di wilayah Provinsi Papua. Penyaluran dilakukan melalui Ditreskrimsus Polda Papua sebanyak 20 ton, serta delapan Polres di antaranya Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, polres Keerom, polres Sarmi, polres Biak Numfor, polres Supiori, polres Waropen, dan polres Kepulauan Yapen. Distribusi ke wilayah Jayapura hingga Sarmi menggunakan 12 truk.

Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mendistribusikan beras SPHP sebanyak 40 ton beras yang akan disalurkan masing-masing 10 ton melalui Polres Merauke, 10 ton polres Boven Digoel, 10 ton polres Asmat, dan 10 ton polres Mappi. Adapun Provinsi Papua Pegunungan juga menyalurkan sebanyak 30 ton beras SPHP Bulog yang akan disalurkan melalui Polres Jayawijaya 10 ton, polres Mamberamo Tengah 10 ton , dan polres Lanny Jaya 10 ton.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Kombes Pol I Gde Era Adhinata, S.I.K. mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis Polri bersama Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan membantu meringankan beban masyarakat.

“Kami tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan menegakkkan hukum tetapi juga menjamin ketahanan pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan fluktuasi harga beras dapat terkendali dan kebutuhan warga tetap terpenuhi,” ujar Kombes Pol I Gde Era Adhinata, S.I.K

Ia menambahkan, bahwa telah ditetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah untuk wilayah Papua sebesar Rp. 13.500/Kg dan penjualan beras SPHP hanya dikemas menggunakan karung ukuran  5 Kg dijual dengan harga HET 67.500.

Dalam Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 1296/VII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, telah ditetapkan target penyaluran beras SPHP untuk Polda Papua sebanyak 2.507.029 Kg atau sama dengan 2.508 Ton.

“Apabila di temukan harga beras SPHP dijual tidak sesuai HET bisa dilaporkan kepada Satgas pangan Polda Papua atau satgas pangan Polres Jajaran,” tambahnya.

Ia berharap melalui pendistribusian beras ini mampu memperkuat ketersediaan stok pangan di daerah-daerah dan mencegah potensi kelangkaan menjelang periode akhir tahun.

“Dengan adanya gerakan ini, Polda Papua berharap distribusi beras di tiga provinsi yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat berjalan merata dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Polda Bengkulu Gelar Apel Siaga Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Bengkulu – Dalam rangka mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu menggelar Apel Personel dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Anton Soejarwo, Rabu (5/11/2025). Apel yang dimulai pukul 07.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sekda Provinsi Bengkulu, serta perwakilan Forkopimda dan stakeholder terkait.

Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ia menekankan agar personel tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan keterampilan teknis dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.

Kapolda juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk TNI, BPBD, Basarnas, dan pemerintah daerah, dalam memperkuat koordinasi saat terjadi bencana. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu agar penanganan darurat dapat dilakukan cepat, tepat, dan efisien. “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah. Polri harus hadir di tengah warga sebagai pelindung, penolong, dan pengayom,” ujarnya.

Usai apel, Kapolda bersama para pejabat dan stakeholder melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai perlengkapan tanggap darurat, mulai dari kendaraan taktis, perahu karet, alat komunikasi, hingga perlengkapan evakuasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

Kegiatan apel berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Apel siaga ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Bengkulu dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh jajaran siap menghadapi tantangan bencana alam di musim penghujan.

Polda Kalteng Kerahkan 2.850 Personel, Siap Hadapi Darurat Bencana di Bumi Tambun Bungai

Palangka Raya – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan 2.850 personel yang siap diterjunkan dalam mengantisipasi potensi bencana alam di Bumi Tambun Bungai.

Pengerahan pasukan tersebut, digelar dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, di Lapangan Barigas, Mapolda setempat, Jl. Tjilik Riwut Km. 1, Kota Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).

Apel dipimpin langsung oleh, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran, Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dan turut dihadiri pejabat utama Polda serta sejumlah forkopimda lainnya.

Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa apel yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana diberbagai wilayah.

“Hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama lintas instansi dan ada sebanyak 2.850 personel siap dikerahkan untuk menghadapi situasi tanggap darurat bencana terutama di wilayah Prov. Kalteng,” ujar Kapolda.

Irjen Iwan menegaskan, apel ini digelar juga sebagai bentuk kesiapan mulai dari personel, sarana prasarana hingga mekanisme koordinasi antar intansi.

“Dengan bentuk kesiapan ini, harapannya kedepan kolaborasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat cepat serta tepat teratasi,” kata Irjen Iwan.

Kapolda menambahkan, selain kesiapan teknis, pihaknya juga telah menyiapkan langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, khususnya menghadapi potensi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalteng.

“Semoga langkah ini dapat menjadi bentuk sinergi nyata dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat terhadap potensi benacana yang terjadi,” tutup Kapolda. (adji)

Kapolri Tinjau Sarana-Prasarana Pada Apel Kesiapan Tanggap Bencana di Mako Brimob

Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sejumlah sarana dan prasarana tanggap bencana di lapangan apel Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Rabu (5/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Jenderal Sigit memeriksa berbagai peralatan dan kendaraan operasional yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat bencana.

Pantauan di lokasi, Kapolri meninjau satu per satu fasilitas tanggap bencana yang telah dipersiapkan. Setiap satuan yang bertanggung jawab atas alat dan perlengkapan tersebut turut memberikan penjelasan secara langsung kepada Jenderal Sigit.

Salah satu alat yang menarik perhatian Kapolri adalah flat bag, yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit sempat bertanya langsung kepada personel Polairud mengenai fungsi alat tersebut.

“Ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan?” tanya Jenderal Sigit kepada salah satu personel Polairud.

“Siap, ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan, Jenderal,” jawab personel Polairud.

Selain flat bag, Kapolri juga meninjau drone hingga helikopter evakuasi yang disiapkan untuk operasi tanggap bencana. Ia turut mengunjungi dapur umum lapangan yang mampu menyediakan hingga 80 porsi makanan bagi para pengungsi.

Setelah melakukan pengecekan peralatan, Jenderal Sigit meninjau kesiapan personel gabungan yang terlibat dalam penanganan bencana. Dalam momen tersebut, Kapolri tampak sesekali memberikan arahan langsung kepada personel di lapangan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Polri memastikan kesiapan seluruh unsur, baik personel maupun perlengkapan, dalam menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana

Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).

Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.

Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.

“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.

Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.

“Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.

Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.

“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.

Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan.

Tokoh Agama Papua Tengah Apresiasi Satgas Ops Damai Cartenz Jaga Keamanan dan Kedamaian di Tanah Papua

Mimika, Papua Tengah — Tokoh agama Papua Tengah, Pendeta Fhillip Marcelona Leander, S.Th., yang juga menjabat sebagai Ketua Klasis GKO Papua Tengah, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan di Jl. Leo Mamiri, Koperapoka, Kabupaten Mimika, pada Senin (3/11/2025) pukul 15.00 WIT.

Dalam kesempatan itu, Pendeta Fhillip menegaskan bahwa kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz di wilayah Papua telah memberikan dampak positif terhadap rasa aman dan tenteram masyarakat. Ia menilai, langkah-langkah humanis dan konsisten yang dilakukan aparat di lapangan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kami juga mendukung penindakan dan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mengganggu keamanan masyarakat,” ujar Pendeta Fhillip.

Selain memberikan apresiasi atas kinerja aparat, Pendeta Fhillip juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjunjung tinggi nilai toleransi antarumat beragama dan memperkuat semangat persaudaraan di tengah perbedaan. Menurutnya, kedamaian sejati hanya dapat terwujud bila masyarakat saling menghargai dan mengasihi satu sama lain.

“Berbeda itu indah dan bersatu itu berkat. Damai tidak lahir dari ketiadaan perbedaan, tetapi dari hati yang mau mengerti. Marilah kita terus menjadi pembawa damai dan menjunjung kebhinekaan, agar kasih Kristus nyata melalui hidup kita setiap hari,” pesannya penuh makna.

Apresiasi yang disampaikan oleh tokoh agama ini menjadi bukti bahwa keberadaan Satgas Operasi Damai Cartenz mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama yang memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan persatuan di Tanah Papua.

Hal Dukungan yang disampaikan Pendeta Fhillip Marcelona Leander menjadi wujud nyata kolaborasi antara aparat keamanan dan tokoh agama dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, serta penuh kasih bagi seluruh warganya.

Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025). Hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam rangka memastikan keamanan masyarakat.

Sigit mengungkapkan bahwa apel ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia atau Polda jajaran. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan ribu personel Korps Bhayangkara.

“Apel ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh 155.938 personel gabungan, termasuk 2.915 personel di lokasi Mako Korbrimob,” kata Sigit usai memimpin apel.

Sigit menegaskan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personel kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Menurut Sigit, dengan adanya apel ini nantinya personel kepolisian bakal hadir di garis terdepan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat Indonesia dalam rangka tanggap darurat bencana

“Polri berkomitmen untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pelayanan, serta rasa aman bagi masyarakat,” ujar Sigit.

Berdasarkan laporan BMKG, saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi dari bulan ini sampai dengam Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina dalam kategori lemah diprediksi juga mulai muncul pada bulan ini dan akan berlangsung hingga bulan Februari 2026.

“Apel ini juga bertujuan memperkuat sinergi lintas sektoral dalam merespon keadaan darurat, serta mempersiapkan personel dan Sarpras guna memitigasi potensi bencana yang dapat terjadi dan meminimalisir kerugian,” ucap Sigit.

Dalam hal ini, kata Sigit, Polri menyiagakan berbagai sarana dan prasarana (sarpras) pendukung menghadapi tanggap darurat bencana, di antaranya 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen.

Lebih dalam, menurut Sigit, dalam kesiapan maupun menghadapi bencana, diperlukan kolaborasi atau sinergisitas seluruh stakeholder terkait. Hal itu tentunya untuk kepentingan masyarakat khususnya yang terdampak bencana alam.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana,” tutup Sigit.

Membangun Kedekatan, Personel Satgas Ops Damai Cartenz Berbagi Kebersamaan dengan Masyarakat Sinak

Puncak, Papua Tengah — Dalam upaya mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, personel Satgas Operasi Damai Carten melaksanakan kegiatan momen kebersamaan humanis bersama warga di halaman Posko Satgas Tindak Sektor Sinak, Kabupaten Puncak, pada Minggu (2/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini diisi dengan berbagi makanan ringan dan bincang santai bersama warga sekitar dan anak-anak. Momen sederhana tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan aparat untuk saling berinteraksi, berbagi cerita, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan di lingkungan sekitar posko.

Adapun personel yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Ipda dr. Shintia Novotna Katoda, M.Kes., Briptu Dedi Arianto, A.Md.Kep., Bripda Annisa Mahardika. Kehadiran personel turut memberi nuansa humanis yang menumbuhkan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pendekatan humanis merupakan salah satu prioritas utama Satgas dalam menjaga stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Tanah Papua.

“Kami tidak hanya hadir dengan operasi penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan kemanusiaan. Kegiatan kebersamaan seperti ini memperkuat hubungan emosional antara personel dan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi terciptanya Papua yang damai dan harmonis,” ujar Brigjen Pol Faizal.

Selain itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., juga mengapresiasi inisiatif personel di lapangan yang terus menjalin komunikasi aktif dan empatik dengan warga.

“Kami mendorong seluruh personel di sektor-sektor operasi untuk selalu membangun kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan humanis adalah bagian penting dari strategi keamanan yang berkelanjutan. Dengan hubungan yang baik, rasa aman dan saling percaya akan tumbuh secara alami,” ungkap Kombes Pol Adarma.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Operasi Damai Cartenz tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan relasi kemanusiaan dan sosial di tengah masyarakat Papua.

Polri Gelar FGD Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama.

FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.

“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,”
ujar Arifatul Choiri.

Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.
Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.

Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,”
ungkapnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi.

Bareskrim Polri Tindak Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Magelang – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta instansi terkait lainnya, menindak tegas aktivitas penambangan pasir ilegal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/11).

Penindakan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang mengungkap aktivitas tambang tanpa izin di kawasan konservasi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan sekitar 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Dalam operasi bersama ini, petugas menindak lokasi penambangan ilegal di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dari hasil pemeriksaan Tim Ahli Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Balai TNGM, diketahui lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan taman nasional.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik menyita enam unit excavator dan empat unit dumptruck dari lokasi. Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai Rp48 miliar. Jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” ujar Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyusun langkah-langkah solutif serta program pemulihan bagi masyarakat. Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Brigjen Irhamni juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.