Tim Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Berbagai Ormas dan LSM

Jakarta — Tim Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dan sesi penyampaian pendapat bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil pada Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam doorstop usai pertemuan, Wakil Ketua Komite, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komite, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, memaparkan poin-poin utama diskusi yang berlangsung sepanjang hari.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa Komite menerima sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, kritik, hingga masukan konstruktif terkait reformasi kepolisian.

“Agenda hari ini diisi dengan menerima delegasi berbagai ormas dan LSM yang menyampaikan aspirasi, saran, serta kritik kepada Komite Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prof. Yusril.

Ia merinci bahwa kelompok pertama yang diterima Komite adalah Gusdurian, Setara Institute, dan FKUB. Ketiga kelompok tersebut menyoroti penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, terutama dalam penerapan penegakan hukum berbasis pidana di sejumlah daerah.

Kemudian, Komite juga berdialog dengan organisasi yang fokus pada isu pendampingan korban dan kekerasan, yaitu YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI, serta Vox Populi Institute Indonesia. Kelompok ini menyampaikan kritik dan masukan terkait regulasi yang mengatur Polri, termasuk aspek operasional, Peraturan Polri, serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.

“Seluruh masukan tersebut akan kami pelajari, kami diskusikan, dan nantinya akan kami rangkum sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden,” tegas Yusril.

“InsyaAllah, Komite bekerja optimal dalam menyerap aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat.”

Setelah itu, Prof. Jimly memberikan gambaran mengenai pola kerja dan agenda Komite dalam beberapa hari ke depan.

“Kami membagi tugas menjadi tiga grup. Hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengar pendapat. Besok pagi kami bertemu para pimpinan organisasi pers, siangnya dengan para aktivis dan lawyer, dan sorenya dengan LSM yang bergerak di bidang pertambangan dan konflik agraria,” jelas Jimly.

Ia menambahkan bahwa rangkaian pertemuan akan berlangsung hingga 9 Desember sebelum Komite menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi final.

“Setelah seluruh proses dengar pendapat selesai, kami akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap dan langkah reformasi kebijakan. Jika menyangkut perubahan undang-undang, akan kami dorong menjadi RUU. Jika hanya operasional, akan langsung kami rekomendasikan ke internal Polri,” tuturnya.

“Pendapat resmi Komite akan disampaikan setelah keputusan bersama pada bulan kedua.”

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh Kepolisian.

Pengungkapan Pemilik Ekstasi di Tol Lampung, Bareskrim Polri Tetapkan MR sebagai Tersangka

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kepemilikan ratusan ribu butir ekstasi yang ditemukan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol KM 136B Sumatera–Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung Awaloedin Djamin, Lantai 1, Bareskrim Polri.

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario, S.I.K., M.H., memaparkan kronologi awal kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sebuah mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi D 1160 UN. Saat petugas melakukan penanganan pertama, ditemukan enam tas berisi ratusan ribu butir ekstasi di dalam kendaraan tersebut.

“Saya akan menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tentang kejadian laka lantas di Jalan Tol KM 136B Sumatera-Lampung, yang mana mobil tersebut adalah X-Trail dengan nomor polisi D 1160 UN, warna hitam. Pada saat itu, di dalam kendaraan tersebut ditemukan ratusan ribu ekstasi,” ujar Kombes Pol Sunario.

Pada awal penanganan, pengemudi kendaraan tidak ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, aparat berhasil mengungkap identitas sekaligus menangkap pemilik ekstasi tersebut, yakni MR (43), seorang residivis kasus narkoba.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas 194.631 butir ekstasi utuh serta 3.869 gram ekstasi berbentuk bubuk.

“Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, kita berhasil mengungkap pengemudi sekaligus pemilik ekstasi tersebut. Tersangka adalah MR, umur 43 tahun, residivis narkoba,” ungkapnya.

Sunario menambahkan bahwa MR merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Tangerang. MR diperintahkan oleh seseorang berinisial U untuk berangkat ke Palembang mengambil barang tersebut. Ia berangkat bersama istrinya dan menginap di sebuah hotel sebelum menerima enam tas berisi ekstasi yang ditinggalkan di dalam mobil Terios yang tidak terkunci.

Setelah memindahkan seluruh tas ke mobil X-Trail, MR mengantar istrinya ke Bandara Palembang sebelum kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju Jakarta, kendaraan MR kehabisan bahan bakar sehingga meminta bantuan petugas tol. Tak lama kemudian, sekitar pukul 05.40 WIB, terjadilah kecelakaan yang mengungkap seluruh isi kendaraan.

Petugas tol, anggota PJR, dan anggota TNI yang sedang BKO menemukan enam tas berisi ekstasi tersebut. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa barang itu rencananya akan diedarkan di Jakarta.

Terkait penemuan sebuah lencana di dalam mobil, Sunario menegaskan bahwa lencana tersebut bukan lencana resmi Polri.

“Lencana resmi memiliki ciri khusus dan nomor seri terregister. Lencana yang ditemukan tidak memiliki nomor seri dan bukan milik Polri. Jadi sejauh ini tidak ada keterlibatan oknum anggota Polri,” tegasnya.

Penyidik masih memburu U selaku pengendali serta pemilik mobil Terios yang mengantarkan barang tersebut. Jalur distribusi barang ke Palembang juga masih dalam proses penyelidikan.

Mengenai penyebab kecelakaan, Sunario menjelaskan bahwa MR sebelumnya menggunakan sabu dan diduga kelelahan karena insiden terjadi sekitar pukul 05.00 pagi.

“Yang jelas MR sebelumnya menggunakan sabu dan kemungkinan kelelahan,” ujarnya.

Saat ini penyidikan terus berjalan untuk membongkar jaringan pengedar ekstasi berskala besar tersebut. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba hingga ke akar jaringan pengendali.

Kadiv Humas Ajak Kapolda dan Kapolres Perkuat Komunikasi Publik demi Polri yang Lebih Transparan

Bogor — Kadiv Humas Polri mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada hari kedua Apel Kasatwil 2025, Selasa, 25 November 2025, di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor.

Apel yang mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat” tersebut berlangsung selama 24–26 November 2025, dan diikuti oleh 36 Kapolda, 36 Karoops Polda, serta 508 Kapolres dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Kadiv Humas menekankan bahwa komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.

“Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube, sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.

Selain memperkuat kanal informasi, Kadiv Humas juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan PPID.

“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital, serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dikuasai rumor.

“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” tambahnya.

Kadiv Humas menutup paparannya dengan mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri.

“Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Dimanapun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar,” tutupnya.

Dekatkan Diri dengan Masyarakat, Satgas Ops Damai Cartenz Adakan Edukasi dan Hiburan untuk Anak-Anak di Puncak Jaya

Kulirik, Puncak Jaya — Personel Satgas Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan humanis kepada anak-anak SD Inpres Dondobaga yang baru selesai pulang sekolah dan melintas di depan Pos Satgas Tindak Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (24/11/2025). Melihat anak-anak yang singgah, personel kemudian mengajak dan mengumpulkan mereka untuk mengisi waktu dengan anak-anak.

Dalam kegiatan tersebut, Personel Satgas Ops Damai Cartenz membagikan makanan ringan, memberikan permainan edukatif, hingga penyuluhan ringan yang dipandu langsung oleh personel Satgas Ops Damai Cartenz. Keceriaan tampak jelas ketika para siswa mengikuti aktivitas yang disiapkan, menciptakan interaksi positif dan hangat antara personel dengan peserta didik yang singgah di pos.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengapresiasi inisiatif personel di lapangan yang memanfaatkan momentum kedatangan anak-anak untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat.

“Kegiatan humanis seperti ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk hadir membantu dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Satgas tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung perkembangan mereka,” ujar Brigjen Pol. Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., turut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan secara spontan seperti ini semakin memperkuat hubungan emosional antara aparat dan masyarakat.

“Interaksi positif dengan anak-anak sangat penting, karena merekalah generasi masa depan Papua. Melalui kegiatan sederhana namun bermakna ini, kami berharap dapat menanamkan rasa aman, nyaman, serta mempererat hubungan kemanusiaan antara Polri dan masyarakat,” ungkap Kombes Pol. Adarma.

Kegiatan humanis di Pos Kulirik ini menjadi salah satu upaya Satgas Operasi Damai Cartenz dalam memperkuat komunikasi sosial, menumbuhkan kepercayaan, sekaligus menciptakan suasana aman dan bersahabat bagi warga yang melintas di sekitar pos. Satgas berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian di Tanah Papua.

Guru BK Jadi Garda Terdepan: Densus 88 AT Polri dan Disdik DKI Jakarta Bersatu Lawan Kekerasan dan Radikalisme di Sekolah

Jakarta – Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi 400 Guru Bimbingan Konseling (BK) SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman dan bebas dari kekerasan maupun paparan paham radikal.

“Sekolah perlu menjadi benteng nilai kebangsaan dengan memastikan seluruh warganya—guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik—berperan aktif menjaga lingkungan belajar dari pengaruh intoleransi, kekerasan, serta konten negatif digital,” kata Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd., Kadisdik Prov. DKI Jakarta.

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakilkan oleh Kombespol Moh Dofir, S.Ag., M.H., sebagai Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa perundungan (bullying) tidak boleh lagi dianggap masalah ringan. “Bullying, trauma, dan kerentanan ekstremisme harus ditangani sejak dini,” ujarnya.

Dr. Naomi Soetikno, S.Psi., M.Pd., Psikolog, menekankan bahwa memahami dinamika psikologis anak adalah fondasi penting dalam menangani kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan kelompok radikal. “Guru BK diharapkan mampu menjadi early detector terhadap kondisi psikologis siswa,” katanya.

Prima Dea Pangestu, M.Pd., perwakilan kementerian PPPA, menegaskan bahwa guru BK memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, pencegahan eksploitasi, serta penguatan sikap moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Solahudin, Akademisi & Peneliti jaringan Teror, menyoroti bahwa anak-anak saat ini hidup dalam dua dunia sekaligus fisik dan virtual di mana dunia virtual menyimpan ancaman yang lebih sulit dilihat oleh orang tua maupun guru.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sekolah sebagai ruang aman dan bebas ekstremisme, serta meningkatkan kemampuan guru BK dalam mendeteksi dini dan mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan pendidikan.

Polda Bengkulu Pastikan Penegakan Hukum berjalan, terhadap konflik yang terjadi antara karyawan PT ABS dengan masyarakat.

BENGKULU – Konflik yang terjadi antara karyawan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) dengan Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR), yang turut memunculkan peristiwa diduga kekerasan dan penembakan serta menyebabkan adanya korban, mendapat perhatian serius dari Polda Bengkulu.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si. melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Andy Pramudya Wardana, S.I.K., M.M., M.A.P., CPHR., CBA., menyampaikan bahwa Polri sangat prihatin atas insiden tersebut dan berkomitmen penuh untuk memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan tanpa berpihak kepada siapa pun.

“Polda Bengkulu akan mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut. Semua fakta akan digali secara menyeluruh untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Kami menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut, Polda Bengkulu mengajak seluruh pihak untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusivitas wilayah. Upaya pendekatan persuasif, komunikasi yang harmonis, dan ruang dialog terbuka terus diupayakan sebagai langkah penyelesaian yang lebih baik untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas.

“Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, kami berharap semua pihak tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan dan rasa aman masyarakat adalah prioritas utama kami. Polri hadir untuk menjaga dan menenangkan, bukan memperkeruh keadaan,” tambahnya.

Polda Bengkulu juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan suasana damai dan menyatukan kembali hubungan sosial yang sempat memanas.

Dengan demikian, diharapkan situasi tetap kondusif, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang, dan solusi terbaik bisa terwujud.