Temukan Pelanggaran Ekspor Produk CPO, Kapolri: Perintah Presiden Kurangi Kerugian Negara!

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers operasi gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri terkait temuan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO (Crude Palm Oil) di TPS Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Sigit mengungkapkan, temuan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara.

“Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian-kerugian negara maka kami, Polri, membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara,” kata Sigit dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait.

Setelah dibentuknya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, kata Sigit, tim tersebut langsung bersinergisitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

“Alhamdulillah, hasil kerja sama dengan Dirjen beacukai, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim,” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman bersama seluruh pihak, dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompemsasi bebas pajak.

“Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan bea cukai untuk pendalaman. Dan Alhamdulillah dari yang bisa diamankan, ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO,” ujar Sigit.

Polri Kerahkan Brimob untuk Evakuasi dan Pengamanan Pascagempa di Tarakan

Tarakan, Kalimantan Utara — Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Brimob Polri bergerak cepat melakukan langkah tanggap darurat pascagempa bumi berkekuatan 4,5 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Tarakan dan sekitarnya, pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 17.40 WITA.

Berdasarkan laporan awal, gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rumah warga mengalami kerusakan, meski hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa.

Sebagai respon cepat, Brimob Polri mengerahkan 1 SST Kompi 2 Yon A Tarakan dan 1 SST dari Detasemen Gegana untuk melaksanakan evakuasi warga terdampak serta patroli pengamanan di sejumlah titik rawan, termasuk di sekitar swalayan yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali, serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti penjarahan di area terdampak bencana.

Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan bahwa Polri melalui satuan Brimob terus bersiaga untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Polri, khususnya Korps Brimob, langsung diterjunkan ke lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi dan memastikan keamanan warga. Saat ini, personel di lapangan juga melakukan patroli di area yang mengalami kerusakan untuk mencegah potensi penjarahan,” ujar AKBP Erwin S. Manik.

Ia menegaskan bahwa penanganan situasi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat. Kami terus memonitor perkembangan di Tarakan dan siap menambah personel bila dibutuhkan,” tambahnya.

Polda Bengkulu Gelar Diskusi Inspiratif, Sinergitas Sukseskan MBG

Bengkulu – Makan bergizi bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pesan inilah yang mengemuka dalam Talkshow bertemakan “Sinergitas Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Polda Bengkulu”, persembahan dari Polda Bengkulu, yang dipandu dengan hangat oleh Nidia Permata Sari, S.H, Kamis (06/11/2025) bertempat di studio bidhumas Polda Bengkulu.

Dalam pembukaannya, Nidia mengingatkan bahwa di balik cita-cita besar membangun Generasi Emas 2045, masih ada tantangan nyata yang dihadapi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, sebanyak 8,47% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mencerminkan perjuangan banyak keluarga untuk sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Kekurangan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar anak di sekolah.

Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan setiap anak, mulai dari PAUD hingga SMA, memperoleh hak atas gizi yang cukup dan seimbang. Program ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif dari berbagai sektor yang berperan penting dalam keberhasilan program tersebut. Hadir di antaranya Akademisi UNIB Dr. Lisa Adhrianti, S.Sos., M.Si., CT, CIPS; Kepala Regional SPPG Provinsi Bengkulu Gloria Erysa Meilinda Situmorang, S.Tr.A.P.M.A.; Ahli Gizi SPPG Kota Bengkulu Riska Oktavia, S.Gz; Kabid Propam Kombes Pol. Sugeng Pujihartono, S.E., M.H; Ketua SMSI Provinsi Bengkulu Wibowo Susilo, S.E.; Ketua Badan Usaha Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Bengkulu Ny. Monika Andy Pramudya; perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Gustin Nuhtiara, S.KM; serta Kepala Sekolah SDN 75 Kota Bengkulu Puryanti, M.Pd., sebagai penerima manfaat.

Diskusi berlangsung hangat dan penuh optimisme. Para narasumber menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat — dalam memastikan keberlanjutan Program MBG. Sinergi inilah yang menjadi kunci terciptanya generasi Bengkulu yang sehat, berdaya saing, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan gemilang.

Dalam rangka Pengendalian stabilitas harga beras, Polda Papua Salurkan 165 Ton Beras Lewat Gerakan Pangan Murah di Tiga Provinsi.

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan sebanyak 165 ton beras SPHP ke tiga wilayah, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan provinsi Papua Pegunungan.

Pelepasan pendistribusian dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. FAIZAL RAMADHANI, S.Sos., S.I.K., M.H. di halaman Mapolda Papua, Kamis (6/11). turut serta hadir dalam kegiatan Irwasda Polda Papua, DirReskrimsus Polda Papua, Kabid Humas Polda papua, Kakanwil Bulog Papua,, Kepala Dinas Tanaman pangan, holtikultura dan pangan Provinsi Papua,, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Papua, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua, Kapolreta Jayapura, Kapolres Jayapura, Kapolres Sarmi dan Kapolres Keerom,

Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat di tiga provinsi tersebut memperoleh kebutuhan pokok, terutama beras, dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

Dari total 165 ton beras, sebanyak 95 ton akan disalurkan di wilayah Provinsi Papua. Penyaluran dilakukan melalui Ditreskrimsus Polda Papua sebanyak 20 ton, serta delapan Polres di antaranya Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, polres Keerom, polres Sarmi, polres Biak Numfor, polres Supiori, polres Waropen, dan polres Kepulauan Yapen. Distribusi ke wilayah Jayapura hingga Sarmi menggunakan 12 truk.

Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mendistribusikan beras SPHP sebanyak 40 ton beras yang akan disalurkan masing-masing 10 ton melalui Polres Merauke, 10 ton polres Boven Digoel, 10 ton polres Asmat, dan 10 ton polres Mappi. Adapun Provinsi Papua Pegunungan juga menyalurkan sebanyak 30 ton beras SPHP Bulog yang akan disalurkan melalui Polres Jayawijaya 10 ton, polres Mamberamo Tengah 10 ton , dan polres Lanny Jaya 10 ton.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Kombes Pol I Gde Era Adhinata, S.I.K. mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis Polri bersama Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan membantu meringankan beban masyarakat.

“Kami tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan menegakkkan hukum tetapi juga menjamin ketahanan pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan fluktuasi harga beras dapat terkendali dan kebutuhan warga tetap terpenuhi,” ujar Kombes Pol I Gde Era Adhinata, S.I.K

Ia menambahkan, bahwa telah ditetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah untuk wilayah Papua sebesar Rp. 13.500/Kg dan penjualan beras SPHP hanya dikemas menggunakan karung ukuran  5 Kg dijual dengan harga HET 67.500.

Dalam Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 1296/VII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, telah ditetapkan target penyaluran beras SPHP untuk Polda Papua sebanyak 2.507.029 Kg atau sama dengan 2.508 Ton.

“Apabila di temukan harga beras SPHP dijual tidak sesuai HET bisa dilaporkan kepada Satgas pangan Polda Papua atau satgas pangan Polres Jajaran,” tambahnya.

Ia berharap melalui pendistribusian beras ini mampu memperkuat ketersediaan stok pangan di daerah-daerah dan mencegah potensi kelangkaan menjelang periode akhir tahun.

“Dengan adanya gerakan ini, Polda Papua berharap distribusi beras di tiga provinsi yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat berjalan merata dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat,” pungkasnya.