GMKI Apresiasi Langkah Pemerintah dan Polri Berantas Narkoba

Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2025–2027, Prima Surbakti, usai menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkapan Polri, yang nilainya mencapai Rp29 triliun, Rabu (29/10).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi jaringan kartel narkoba dan praktik judi online yang merusak generasi muda bangsa.

“Saya pikir semangat pemerintah hari ini luar biasa dalam hal pemberantasan narkoba. Pak Prabowo juga tadi sampaikan bahwa pemerintah akan fokus melawan kartel-kartel, mafia-mafia narkoba. Ini langkah besar untuk membersihkan hambatan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Prima Surbakti.

Prima menegaskan, sebagai bagian dari elemen civil society, GMKI siap berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dan Polri melalui gerakan edukatif di kalangan mahasiswa. Ia menyoroti bahwa ancaman narkoba telah merambah ke lingkungan kampus dan mahasiswa, sehingga diperlukan langkah konkret dari seluruh pihak.

“Mahasiswa sudah banyak yang terpapar, baik judi online maupun narkoba. Karena itu, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kader GMKI tentang bahaya dan dampak negatif dari kedua hal tersebut terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prima menegaskan sikap tegas GMKI terhadap kader yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami akan bersikap tegas secara organisatoris. Siapa pun kader yang terlibat narkoba akan kami tindak. Ini komitmen kami untuk menjaga integritas organisasi dan mendukung upaya pemerintah,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Prima menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., atas langkah konsisten Polri dalam memerangi peredaran narkoba.

“Kami GMKI mendukung penuh kepolisian dalam memberantas narkoba, serta menegakkan hukum terhadap para kartel dan produsen narkoba yang merusak masa depan bangsa. GMKI akan terus menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendukung Indonesia bebas narkoba dan judi online,” pungkasnya.

Pimpin Apel Ojol di Jatim, Kapolri Pastikan Komitmen Bermitra Jaga Kamtibmas Kondusif

Jatim – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Ojek Online (Ojol) Kamtibmas yang diikuti sebanyak 4.425 orang di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Jumat, 31 Oktober 2025. Hal ini komitmen bersama antara Polri dan para driver daring untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kegiatan apel ojol kamtibmas dengan tema Jogo Jatim bersama ojol dan teman Polda Jatim. Tentunya saya berterima kasih khususnya kepada komunitas ojol yang hari ini telah melaksanakan apel sekaligus juga menyampaikan deklarasi ojol kamtibmas,” kata Sigit.

Kegiatan ini, dijelaskan Sigit merupakan bentuk kemitraan atau sinergisitas antara Polri dan seluruh komunitas ojol. Tentunya, juga bersama dengan Pemda, TNI dan stakeholder lainnya.

Sigit juga menyinggung pentingnya peran ojol terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasalnya, mereka menjadi penghubung antara pelaku usah dengan konsumen.

“Ojol menjadi penghubung antara pelaku ekonomi, pelaku UMKM dengan masyarakat atau konsumen, dan ini tentunya sangat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sigit.

Di sisi lain, kata Sigit, ojol juga berada di jalanan setiap hari sehingga mampu melihat banyak hal. Di antaranya apabila terjadi kecelakaan bahkan aksi kriminalitas yang merugikan masyarakat.

Oleh karenanya, Sigit berharap, para ojol jangan ragu untuk melaporkan hal-hal yang terjadi itu kepada Kepolisian. Dengan begitu, nantinya aparat bakal bergerak cepat merespons aduan tersebut.

“Kami Polri tentunya ingin bermitra dan berkontribusi dan saya harapkan teman-teman ojol juga bisa ikut berkontribusi bersama sama menjaga dan menginformasikan apabila ada permasalahan-permasalahan yang tentunya harus direspons cepat oleh Polri,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan bahwa, Polri juga telah membangun beberapa gerai yang bisa dimanfaatkan oleh para driver. Misalnya, ada tempat yang bisa dimanfaatkak ojol sebagai bengkel bahkan adapula tempat yang bisa dipakai sebagai tempat istirahat apabila kelelahan saat bekerja.

“Saya harapkan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran khususnya di Jatim untuk tetus dikembangkan kemitraan ini. Sehingga kemudian dan kita bisa sama-sama menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Karena kita tahu bahwa agar pertumbuhan ekonomi berjalan agar seluruh masyarakat bisa menjalankan usaha dengan baik tentunya dibutuhkan kondisi kamtibmas yang kondusif. Dan tentujya sinergitas dan kemitraan ini akan terus kita kembangkan,” tutup Sigit.

Warga Pendatang di Yahukimo Kembali Jadi Korban Penganiayaan, Diduga Dilakukan Simpatisan KKB

Yahukimo — Kasus kekerasan terhadap warga pendatang kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo. Seorang pria bernama Jako, warga asal Sulawesi Selatan, Suku Selayar, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh simpatisan KKB Kodap XVI Yahukimo di salah satu kios yang berlokasi di Jalan Baliem, Distrik Dekai, pada Kamis (30/10/2025). Sekitar pukul 20.10 WIT korban mengalami luka serius akibat sabetan benda tajam, kemudian korban segera dievakuasi ke IGD RSUD Dekai, Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang korban tanpa alasan yang jelas kemudian melarikan diri. Aparat keamanan menduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo dengan tujuan memicu instabilitas keamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo segera melakukan respon cepat di lokasi kejadian dengan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penyelidikan, serta pengejaran terhadap pelaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kami telah menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan pelaku segera tertangkap. Setiap aksi yang mengancam keselamatan masyarakat tidak boleh dibiarkan,” tegas Brigjen Pol Faizal Ramadhani.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi dengan Polres Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Kami meningkatkan patroli dan kegiatan preventif di wilayah Yahukimo. Aparat keamanan akan terus hadir untuk melindungi seluruh masyarakat, baik warga asli Papua maupun pendatang,” ujar Kombes Pol Adarma Sinaga.

Satgas Operasi Damai Cartenz mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat keamanan. Aparat berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan di Tanah Papua.

Kapolri Tekankan Jaga Persatuan-Kesatuan saat Silaturahmi ke Ponpes An-Nur Malang

Jatim – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergisitas antara Umara dan Ulama.

“Jadi kalau Umara dan Ulama bersama-sama, tentu kita pastikan negara Indonesia ini akan menjadi maju dan sejahtera,” kata Sigit mengawali sambutannya.

Silaturahmi ini sendiri, kata Sigit juga sekaligus dalam rangka momen memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2025, lalu.

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan semakin menguatnya sinergisitas antara Umara dan Ulama tentunya hal tersebut menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan zaman yang ada.

“Bergotong-royong untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan besar mewujudkan tujuan nasional, mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia yang kita harapkan Indonesia Emas 2045,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan, modal utama untuk mencapai hal tersebut adalah menjaga dan merawat bingkai nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Dan kita bersama mungkin ini yang harus selalu kita ingatkan, harus selalu kita jaga bahwa persatuan dan kesatuan tentunya menjadi modal yang penting,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap dengan terjalinnya silaturahmi, para Ulama dan tokoh agama dapat memberikan masukan maupun doa kepada Polri maupun seluruh anggotannya agar dapat dilancarkan dalam melaksanakan tugasnya dimanapun.

“Tentunya harapan kami dengan silaturahmi-silaturahmi dengan pertemuan-pertemuan yang ada ini tentunya kita bisa saling mengisi. Bisa saling mengingatkan dan kami juga tentunya butuh untuk diberikan masukan, nasihat. Sehingga kami semua jajaran institusi Polri terus bisa melaksanakan tugas pokok kami dengan sebaik-baiknya,” tutup Sigit.

Dr. Devie Rahmawati: Setiap Anggota Polri Adalah Humas yang Menjaga Kepercayaan Publik

Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi dan banjir konten digital, peran Humas Polri menjadi semakin strategis sebagai garda depan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Devie Rahmawati, Associate Professor Universitas Indonesia, dalam Dialog Kebangsaan Divhumas Polri T.A. 2025 yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-74 Humas Polri, bertempat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

Dr. Devie menegaskan bahwa dunia komunikasi kini memasuki era Experience Economy dan Attention Economy. Dalam era ini, perhatian publik menjadi aset paling berharga, dan keberhasilan sebuah institusi tidak lagi hanya diukur dari apa yang disampaikan, tetapi dari bagaimana pesan itu dihadirkan dan dirasakan oleh masyarakat.

“Tantangan terbesar Humas Polri saat ini bukan sekadar bagaimana menarik perhatian publik, tetapi bagaimana mempertahankannya agar pesan institusi tidak tenggelam di tengah kebisingan digital,” ujar Dr. Devie. “Setiap anggota Polri sejatinya adalah humas. Polisi bukan berdiri untuk masyarakat, tetapi adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.”

Menurut Dr. Devie, komunikasi publik Polri perlu dibangun di atas empat elemen utama: hiburan (entertainment), pendidikan (educational), estetika (aesthetic), dan keaslian (authentic). Ia menekankan, hiburan dalam konteks komunikasi bukan berarti sekadar menyenangkan, melainkan menenangkan dan menuntun pada kebenaran. Estetika mencerminkan profesionalisme dan kenyamanan pelayanan, sedangkan keaslian menunjukkan ketulusan serta karakter sejati institusi Polri.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fenomena “lost in the scroll” yang diungkap Forbes menjadi tantangan nyata bagi lembaga seperti Humas Polri. Di tengah derasnya arus konten media sosial, perhatian publik sangat mudah teralihkan. Karena itu, komunikasi Polri perlu disajikan secara menarik, ringkas, dan relevan agar pesan penting tidak hilang di tengah kebisingan digital.

“Pesan apa pun, termasuk dari Polri, jika tidak disampaikan dengan cara yang sesuai dengan pola konsumsi digital masyarakat, akan mudah terlewatkan,” jelasnya. “Judul yang kuat, kalimat pembuka yang menarik, serta visual yang bermakna menjadi kunci agar pesan Polri dapat diterima dengan baik.”

Dr. Devie juga menegaskan bahwa membangun citra positif Polri tidak dapat dilakukan hanya melalui strategi komunikasi formal, tetapi melalui praktik komunikasi yang hidup dalam keseharian anggota di lapangan. Masyarakat menilai kinerja Polri bukan hanya dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari cara setiap anggota berbicara, bersikap, dan berinteraksi.

“Komunikasi bukan pekerjaan tambahan, tetapi bagian dari tugas inti Polri,” tegasnya. “Kepercayaan publik tidak dimulai dari seragam, pangkat, atau jabatan—melainkan dari tutur kata dan empati dalam berinteraksi.”

Sebagai penutup, Dr. Devie mengingatkan bahwa di era digital, komunikasi bukan lagi tentang siapa yang paling sering berbicara, melainkan siapa yang paling tulus dan autentik dalam menyampaikan pesan.

“Dunia tidak kekurangan informasi, melainkan kekurangan makna,” ujarnya. “Setiap pesan Humas Polri harus membawa nilai, kejujuran, dan empati. Karena pada akhirnya, Polri tidak hanya bekerja untuk masyarakat — Polri adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.”

Polri Berbenah: Wakapolri Tinjau Peningkatan Pelayanan SPKT di Denpasar — Jawaban Nyata terhadap Tuntutan Masyarakat akan Pelayanan Cepat, Adil, dan Transparan

Denpasar – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelayanan publik, menjawab tuntutan masyarakat akan kinerja kepolisian yang cepat, adil, dan transparan. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meninjau langsung implementasi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Sesuai dengan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., seluruh pelayanan kepolisian di SPKT — baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda di seluruh Indonesia — harus direvitalisasi secara menyeluruh. Revitalisasi ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), serta menindaklanjuti laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas secara tepat dan terukur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik Polri yang modern, responsif, dan akuntabel. Melalui revitalisasi tersebut, setiap laporan masyarakat akan langsung terhubung ke jaringan pengawasan terpadu dari Mabes hingga kewilayahan, memastikan respon cepat dan penanganan yang transparan di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Irjen Pol. Umar Effendi, S.I.K., M.Si. selaku Kasatgas Penjamin Mutu Akselerasi Transformasi Polri dan Dosen Kepolisian Utama PTIK Lemdiklat Polri; Irjen Pol. Iman Prijantoro, S.H. selaku Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri; Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. selaku Kapolda Bali; serta jajaran pejabat utama Polda dan Polresta Denpasar. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan bahwa transformasi pelayanan publik berjalan nyata hingga ke tingkat terdepan.

Wakapolri menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan prioritas utama Polri dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya penguatan fungsi SPKT dan Pamapta. “Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai langkah konkret, Polri akan meluncurkan pilot project penerapan Pamapta pada pelaksanaan Apel Kasatwil mendatang sebagai model nasional dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.

Dalam tinjauannya, Wakapolri juga memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas di SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor. Polri tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional seperti rompi, senjata listrik, body vest, jas hujan, dan Quick Response Set Sabhara. Semua ini dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif bagi seluruh masyarakat yang datang ke kantor polisi.

Dari sisi teknologi, Polri terus mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik. Sistem pelaporan akan dilengkapi fitur identifikasi pelapor — berupa foto, nama, dan lokasi — yang dapat dipantau langsung oleh petugas on duty. Operator di SPKT juga dapat mengarahkan kamera, melakukan video tour di titik rawan, dan memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone. Sistem ini akan segera diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri guna membentuk data tunggal tanpa duplikasi, mempercepat proses analisis, serta memastikan setiap laporan dapat direspons dengan akurat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh inovasi dan sistem pelayanan digital ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. “Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” tegasnya. Ia juga mendorong penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.

Langkah-langkah tersebut menjadi jawaban konkret Polri terhadap berbagai kritik dan isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal. Melalui transformasi digital, penguatan peran Pamapta, dan revitalisasi SPKT secara nasional, Polri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.

“Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman,” ujar Wakapolri menutup arahannya.

Dengan implementasi terukur dan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran, Polri optimistis ke depan pelayanan SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.

Pentingnya Inovasi Menu Bergizi Lokal dengan Rasa yang Disukai Anak-anak Penerima Manfaat SPPG Plawa Polda Bali

Denpasar — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu wujud nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) — dapur bergizi gratis yang dikelola Polri. Di antara 692 unit yang telah dibangun di seluruh Indonesia, SPPG Plawa Polda Bali menjadi salah satu dapur percontohan yang telah beroperasi, menunjukkan kinerja konsisten dalam pelayanan pangan bergizi yang higienis, lezat, dan bernilai gizi tinggi.

Dalam kunjungan kerja ke SPPG Plawa pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 13.00 WITA, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyoroti pentingnya inovasi menu bergizi lokal yang disesuaikan dengan selera anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, cita rasa merupakan jembatan penting agar anak-anak tidak hanya makan karena kebutuhan, tetapi juga karena menikmati dan menyukai makanannya.

“Kandungan gizi yang tinggi akan lebih bermakna jika diolah dengan rasa yang disukai anak-anak. Inovasi menu lokal bukan hanya menjaga keberagaman kuliner Indonesia, tetapi juga memastikan anak-anak makan dengan senang hati setiap hari,” ujar Wakapolri.

Wakapolri menegaskan, setiap SPPG Polri harus memiliki menu khas daerah yang menjadi identitas dan simbol inovasi. Dengan begitu, setiap dapur bergizi Polri tidak hanya menjadi pusat distribusi pangan sehat, tetapi juga ruang edukasi tentang pentingnya gizi seimbang yang dikemas dengan cita rasa lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri didampingi:
• Irjen Pol. Iman Prijantoro, S.H., Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri;
• Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolda Bali; dan
• Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, S.I.K., M.H., Wakapolda Bali.

Mereka meninjau langsung dapur, peralatan, ruang penyimpanan, serta mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakapolri juga berdialog dengan para relawan dan tenaga dapur untuk memastikan standar food security dan higienitas dijalankan dengan ketat guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.

Kekhasan SPPG Polri terletak pada sistem ketahanan pangan (food security) yang terintegrasi dan diawasi secara berlapis. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, semua melalui pengawasan ahli gizi dan inspeksi rutin oleh pengawas internal Polri. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Selain itu, Polri juga menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam perbaikan sarana dan prasarana dapur, penyediaan air panas, pengering ompreng, serta kelayakan penyimpanan bahan pangan. Semua diarahkan agar pelayanan publik Polri melalui SPPG tetap konsisten dan berkelanjutan.

Hingga 30 Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 unit yang dibangun secara nasional, dengan 70 unit siap operasional dan 389 unit dalam tahap pembangunan. Di wilayah Provinsi Bali, terdapat 10 unit SPPG di bawah pembinaan Polda Bali, terdiri atas 2 unit operasional (termasuk SPPG Plawa), 4 unit siap operasional (100%), dan 4 unit dalam tahap pembangunan.

Wakapolri menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis Polri bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi tentang membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui inovasi menu lokal yang digemari anak-anak, Polri menghadirkan wajah humanis institusi — menjaga keamanan sekaligus menyehatkan bangsa.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan gizi yang cukup. Itulah bagian dari tugas mulia Polri hari ini dan ke depan,” pungkas Wakapolri.

Wakapolri Tekankan Tiga Prioritas Amanat Presiden Prabowo dalam Forum Kerja Sama Polri–Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi

Bali — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan tiga prioritas utama yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di bidang keamanan dan penegakan hukum, yakni pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat mewakili Kapolri dalam kegiatan The 2nd Joint Committee Polri – Ministry of Interior (MOI) Kingdom of Saudi Arabia yang berlangsung di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Bali, Kamis (30/10/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, sekaligus forum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang keamanan dan penegakan hukum lintas negara.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tiga fokus utama untuk menjadi prioritas nasional dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan hukum Indonesia, yaitu:
1. Pemberantasan narkotika,
2. Pemberantasan penyelundupan, dan
3. Pemberantasan judi online

“Perang terhadap tiga kejahatan besar ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Polri terus memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga negara, serta mitra internasional seperti Interpol dan otoritas keamanan negara sahabat,” ujar Wakapolri dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah menorehkan capaian signifikan dalam penindakan kasus narkotika. Dalam kurun waktu terakhir, Polri berhasil memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis dengan total berat 214,84 ton dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp29 triliun.

Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa.

Wakapolri juga menyoroti tren baru penyalahgunaan narkotika yang semakin adaptif terhadap teknologi dan gaya hidup masyarakat modern. Ia menjelaskan munculnya pola baru seperti penyalahgunaan ketamin yang dihirup melalui hidung dan etomidate yang dicampur dalam liquid pods, yang kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Karena itu, penguatan kerja sama internasional dalam bidang riset, intelijen, dan laboratorium forensik dinilai sebagai langkah strategis. Kolaborasi Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pemberantasan narkotika, penyelundupan, serta kejahatan lintas batas lainnya.

Pihak Kerajaan Arab Saudi, melalui Major General Abdullah Bin Abdulrahman Al-Hamad, selaku Kepala Delegasi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara telah mencakup seluruh potensi ancaman lintas batas, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional.

“Kerajaan Arab Saudi berkomitmen memperkuat koordinasi strategis dengan Indonesia untuk bersama-sama menghadapi ancaman narkotika, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara,” ungkap Al-Hamad.

Pertemuan ini menghasilkan Minutes of Meeting (MoM) yang memuat langkah-langkah konkret implementasi kerja sama keamanan bilateral antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Dalam MoM tersebut disepakati bahwa kerja sama pemberantasan narkotika akan mulai dilaksanakan pada Desember 2025, diikuti dengan kerja sama di bidang keamanan lainnya.

Kerja sama strategis ini menjadi bentuk nyata diplomasi kepolisian (police diplomacy) yang tidak hanya memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga menjadi model sinergi global dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.

Kegiatan The 2nd Joint Committee Polri–MOI Kingdom of Saudi Arabia dihadiri oleh pejabat tinggi Polri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta delegasi Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.

Melalui forum ini, Polri menegaskan tekadnya untuk terus menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi masa depan bangsa dari ancaman kejahatan global.

Sarasehan Hari Jadi ke-74 Humas Polri, Nanan Soekarna: Polisi Humanis Berlandaskan Kejujuran

Jakarta – Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-74 dengan menggelar Sarasehan dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Transformasi Polisi Humanis Guna Mendukung Harapan Masyarakat” di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB ini dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta para pejabat Divhumas, para mantan Kadivhumas Polri, pejabat utama Mabes Polri, Kabidhumas Polda jajaran, hingga pemimpin redaksi media nasional.

Dalam forum tersebut, mantan Kadivhumas Polri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna menegaskan pentingnya nilai kejujuran sebagai fondasi utama bagi Polri. Ia mengingatkan bahwa tanpa kejujuran, institusi kepolisian akan kehilangan kepercayaan publik. “Tanpa kejujuran, hukum kehilangan nurani dan kepercayaan rapuh seperti sekarang. Tanpa kejujuran, Polri kehilangan jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep polisi humanis harus berpijak pada nilai kejujuran dan kebenaran. “Polisi baik adalah polisi yang benar dan jujur. Berkata jujur, berpikir benar, dan bertindak adil, itulah polisi humanis,” kata Nanan.

Dalam kesempatan itu, Nanan mendorong seluruh anggota Polri untuk tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi menampilkan integritas sejati dalam setiap tindakan. “Jangan sekadar bicara citra, tampilkan nurani. Dari komunikasi menuju integritas, dari citra menuju nurani. Inilah wujud polisi humanis yang diharapkan masyarakat,” tutupnya.

Melalui momentum Hari Jadi ke-74, Humas Polri diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga agen perubahan moral publik. Transformasi polisi humanis yang berlandaskan kejujuran dan integritas diyakini akan menjadi jalan utama membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Peringati Hari Jadi ke-74, Humas Polri Gelar Sarasehan dan Dialog Kebangsaan

Jakarta – Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-74 dengan menggelar Sarasehan dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Transformasi Polisi Humanis Guna Mendukung Harapan Masyarakat” di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Acara dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, pejabat Divhumas Polri, para Kabidhumas Polda Jajaran, para pemimpin redaksi media nasional, serta para Kadivhumas Polri pada masanya.

Sejumlah mantan Kadivhumas yang turut hadir dalam acara ini yaitu Irjen Pol (Purn) Drs. Sidarto Danusubroto S.H., Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, Komjen Pol (Purn) Drs. Didi Widayadi, Irjen Pol (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto, M.M., Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H., Komjen Pol (Purn) Drs. H. Saud Usman Nasution, S.H., M.H., M.M., Komjen Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, S.H., M.H., Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H., serta Komjen Pol (Purn) Drs. Setyo Wasisto, S.H.

Acara juga dihadiri oleh Ibu Ruby M. Jasin, istri dari almarhum Komjen Pol M. Jasin, beserta keluarga. Kehadiran mereka menjadi momen penghargaan atas jasa-jasa pahlawan kepolisian yang telah meletakkan dasar kuat bagi pengabdian Polri kepada bangsa.

Ketua Panitia, Kombes Pol Komang Suartana, menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-74 Humas Polri bukan hanya seremoni, tetapi juga momentum refleksi.
“Pelaksanaan Hari Jadi ke-74 Humas Polri ini sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pengabdian dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta menguatkan peran Humas Polri sebagai jembatan komunikasi dua arah dalam membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, tema yang diangkat tahun ini mencerminkan semangat transformasi Polri menuju institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis.
“Melalui tema Polisi Humanis Harapan Masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai empati, kepedulian, serta pengabdian kepada masyarakat,” imbuhnya.

Acara diawali dengan doa, tarian pembuka, dan laporan panitia, dilanjutkan sarasehan menghadirkan narasumber mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, penasihat ahli Kapolri bidang media sosial Rustika Herlambang, mantan anggota DPR RI Johan Budi, serta aktivis HAM Usman Hamid.

Selanjutnya, dilakukan Dialog kebangsaan yang menghadirkan Komjen Pol (Purn) Didi Widayadi, sejarawan Lorenzo Yauwerissa, serta akademisi Dr. Devie Rahmawati turut memperkaya perspektif kebangsaan. penyerahan cinderamata kepada keluarga M. Jasin sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada pahlawan nasional.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai bentuk rasa syukur serta simbol pengabdian Humas Polri kepada bangsa.

Peringatan Hari Jadi ke-74 ini diharapkan semakin memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat, serta meneguhkan peran Humas sebagai garda depan komunikasi publik yang humanis dan terpercaya.